Dua Legislator Demokrat Berorasi di Depan Ribuan Pendemo, Andi Januar : Sejak Awal Demokrat Sudah Menolak UU Cilaka

Anggota FPD DPRD Sulsel, A januar jaury Dharwis berorasi di depan ribuan demonstran yang mneolak disaykannya UU Cilaka di depan kantor DPRD Sulsel Jl Urip Sumihardjo.(DOK)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Ribuan massa turun ke jalan. Mereka melakukan aksi demo. Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), jadi penyebabnya. Masyarakat murka. Sejumlah  ruas jalan di Kota Makassar pun lumpuh total. Di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jl.  Urip Sumohardjo berbagai elemen masyarakat  Makassar tumpah. Mereka memblokade jalan. Aksi ini dijaga ketat aparat kepolisian.

Massa meminta wakil rakyat hadir di tengah mereka. Namun dari 85 anggota DPRD Sulsel hasil Pileg 2019 lalu hanya Andi Janur Jaury Dharwis dan Rismawati Kadir Nyampa, dua anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sulsel yang berani menemui ribuan pendemo.

Bacaan Lainnya

Bahkan dengan gagah beraninya legislator yang akrab disapa Om JJ ini ikut berorasi di atas mobil Komando, Kamis (8/10/2020). Keponakan pengusaha dan politisi senior yang juga mantan anggota DPR RI dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, A Reza Ali ini menegaskan mengapa Fraksi Demokrat di DPR RI sejak April 2020 lalu menolak UU Cilaka ini karena UU tersebut tidak berpihak kepada para pekerja di Indonesia.

Mengenakan baju kemeja warna putih Januar yang didampingi legislator asal kabupaten Gowa Rismawati mengemukakan lima alasan mengapa Partai Demokrat menolak disaykannya UU Cilaka ini. Yang pertama, karena  tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi. Menurutnya, UU ini akan merugikan masyarakat, khususnya tenaga kerja dan buruh.

”Besarnya implikasi dari perubahan UU sekaligus (Omnibus Law) membuat RUU Cipta kerja perlu dicermati dengan hati-hati dan lebih mendalam terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas keponakan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali dan Lanyalla Mattalitti Ketua DPD, ini.

Menurutnya, UU Cilaka ini berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di Indoensia.

”Ini juga mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan gterlalu neo liberalistik,” ungkapnya.

Kelima, menurut keponakan Diza Ali, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel ini, UU Cilaka tersebut tidak hanya cacat substansi, UU ini juga cacat prosedural kafrena pembahasannya kurang transparan dan kurang akubtabel serta tidak banyak melibatkanm elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society,” tegas Januar.(riel)   

Pos terkait