INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memutuskan seluruh kegiatan kedewananan dan administrasi dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).
“Kebetulan belum ada agenda dari badan musyawarah, sehingga kegiatan diluar agenda bamus bisa dilakukan melalui virtual, baik aspirasi, evaluasi, maupun rapat dengar pendapat dilakukan melalui virtual saja sampai dua pekan ke depan,” papar Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo dalam rapat bersama jajarannya, Kamis (14/1/2020).
Legislator Nasdem itu menegaskan, tidak ada istilah lockdown, meskipun diketahui banyak anggota DPRD Makassar dan staf yang terpapar virus corona atau covid-19.
Menurutnya, langkah lockdown justru akan mengundang amarah masyarakat jika ada aspirasi yang ingin disampaikan namun tidak tersalur, karena kantor tutup. “Makanya kami tidak lockdown, tapi WFH,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali meminta sekretariat tidak menerima tamu hingga 25 Januari, termasuk media yang posting. Menurutnya, jika ingin masuk, maka harus memperlihatkan hasil swab atau minimal hasil rapid antigen.
“Jika tidak memiliki hasil swab atau rapid antigen cukup wawancara virtual saja. Ini semua demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Semua harus steril, termasuk gedung disterilkan,” tegas ARA.
Selain itu, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab Tahir memandang, dilakukannya WFH selama dua pekan, karena banyaknya anggota Komisi D yang terkonfirmasi positif covid-19.
“Paling banyak yang terkonfirmasi positif sehingga itu menjadi pertimbangan jangan sampai komisi D menjadi episentrum penyebaran. Semua unsur pimpinan sepakat dan senada untuk memberlakukan WFH dua pekan,” ujar Legislator Golkar ini.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Makassar (Sekwan), Andi Bukti Jufri mengatakan, segera menindaklanjuti arahan dari pimpinan, termasuk meminta Satgas Covid-19 Kota Makassar untuk segera melalukan penyemprotan disenfektan.
“Meminta satgas covid-19 kembali melakukan penyemprotan disinfektan dalam waktu dekat. Begitu pula dengan tamu, pihaknya tidak menerima tamu sampai tanggal 25 Januari, termasuk rekan media yang posting minimal memiliki hasil swab atau rapid antigen,” ungkap Kadis DM-PTSP Kota Makassar.
Diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, Ketua Komisi B William Laurin, Komisi C Abdi Asmara, serta Mario David turut memberikan pasangannya. (andi)
