Soal Dana Hibah Pariwisata, Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin Pesimis Bisa Cair

  • Whatsapp
Pj Walikota makassar Prof Rudy Djamaluddin.(IST)

INFOSULSEL.COM, MAKASSARBantuan dana hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk usaha sektor pariwisata, belum cair. Padahal, dana tersebut dinilai mampu memberi stimulus terhadap perekonomian di Makassar akibat pandemi covid-19.

Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, untuk merealisaskan dana tersebut, maka dibutuhkan proses tahapan verifikasi.

Muat Lebih

“Kenapa terjadi hal tersebut, berdasarkan laporan yang ada ternyata untuk merealisasikan itu dibutuhkan proses tahapan verifikasi,” kata Rudy, Senin (1/11/2020).

Menurut Kepala Dinas PUPR Sulsel itu, proses pencairan membutuhkan sinergitas dari semua unsur, termasuk unsur perhotelan dan unsur pemerintahan.

“Inilah kelihatannya banyak yang harus dibenahi sehingga sampai akhir tahun anggaran, itu belum bisa tuntas secara lengkap,” jelasnya.

Sebab itu, Rudy mengatakan telah menyarankan dinas pariwisata untuk tak memaksakan bantuan dana hibah tersebut.

“Kami menyarankan ke Dispar untuk jangan dipaksakan karena ini juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” tutur Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, tak mungkin mengeluarkan keputusan pada 31 Desember 2020, sementara pertanggungjawabannya juga bertepatan di hari yang sama..

“Kami mengimbau Dispar untuk meminta petunjuk dari pusat apakah dana tersebut bisa dialihkan ke anggaran 2021 dan bisa kita proses hibahnya,” ujar Rudy.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar dituding menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata dari Kementerian. Hal itu terlihat dari lambannya Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meneken permohonan dana hibah yang diajukan oleh pihak industri pariwisata.

Pasalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah senilai Rp 3,3 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Kota Makassar mendapat jatah sebanyak Rp48 milliar.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David meminta Pj wali kota tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota. Sebab, selama pandemi Covid-19 industri perhotelan dan restoran ikut terimbas dampaknya.

“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah, 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash, mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” kata Mario David.

Ia menyebut bantuan dana tersebut terkendala masalah administrasi. Sebab itu, Mario mendesak Pj Wali Kota Rudy segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran tersebut.

“Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang Covid-19 jadi koordinasinya kurang bagus,” tuturnya. (andi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan