INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menanggapi ihwal lelang jabatan eselon II di penghujung jabatan Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin. Rudi menganggap proses lelang tersebut sangat dipaksakan dan cacat prosedural.
“Saya kira itu berpotensi cacat prosedural. Sehingga, saya katakan termasuk kesopanan lebih baik jika saya jadi ASN tidak akan ikut karena pasti akan menggugurkan proses dan hasilnya,” ujar Rudi saat jumpa pers di kantor DPRD Makassar, Senin (8/2/2021).
Ia menegaskan, apabila lelang tetap dilanjutkan maka yakin dan pasti perombakan kembali terjadi jika pimpinan Wali Kota sudah beralih ke Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).
Rudi menjelaskan hal itu bisa terjadi karena munculnya penafsiran berbeda dengan wali kota terpilih Danny-Fatma.
“Jelas inikan soal tafsir, kalau PJ Walikota tafsirnya A dan Danny Pomanto tafsirnya B yang mana benar. Kalau tafsirnya A, yang dilakukan Pj, lakukan saja karena dia merasa benar kalau pak Danny masuk dia bisa gugurkan. Pak Danny yang pegang kuasa di situ. Ada pengadilan nanti,” jelasnya Rudi.
Ihwal tersebut, Rudi sangat meyayangkan bilama ada ASN yang ikut seleksi lelang jabatan tersebut.
“Pertama, ada surat edaran kementrian dalam negeri tidak ada proses mutasi. Kedua, rekomendasi KASN di tegaskan harus berkordinasi (dengan Danny) pertanyaannya ada tidak koordinasi?. Sementara dibuka lelang, harusnya kordinasi dulu baru dibuka lelang. Sehingga ada senjata untuk menggugurkan, belum lagi waktunya,” tegas Rudi.
Lebih lanjut, politisi Nasdem itu mendesak Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin tidak melanjutkan lelang jabatan tersebut.
“Pak Rudy tidak dirugikan karena dia akan kembali ke Kadis PU Provinsi, ASN yang mendaftar termasuk sekwan, pasti jadi persoalan baru.”
“Ada persoalan baru dana ada korban yang dirugikan. Lebih arif dan bijaksana kalau Pj Rudy memberi kesempatan kepada Wali Kota terpilih untuk memilih pejabatnya karena dia yang mau pakai di pemerintahannya,” ketus Rudi.
Sebelumnya, Pj Wali Kota mengklaim dasar dalam dilakukannya lelang jabatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Beberapa jabatan lelang eselon II yang dibuka yaitu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.
Dalam pengumuman yang ditandangani Ketua Panitian Seleksi Lelang Terbuka, Prof Syamsul Alam ditulis pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka mulai 6 Februari hingga 8 Februari 2021.
“Seleksi adminitrasi 8 Februari, dan pengumunan hasil seleksi 9 Februari 2021,” tulis Ketua Pansel, Syamsul Alam, Jumat (5/2/2021).
Peserta yang lulus seleksi, selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi managerial, pembuatan makalah, hingga tes kompetensi bidang yang dijadwalkan pada 9 Februari dan 10 Februari 2021.
Sedangkan pada 11 Februari 2021, hasil seleksi dari panitia seleksi disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. (andi)
