Danny Pomanto Nonaktifkan RT/RW, Politisi Demokrat: Kaji Ulang!

  • Whatsapp

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Bappilu Partai Demokrat Kota Makassar, Zulkifli Thahir menilai, langkah Wali Kota Makassar Moch Ramdhan Pomanto menonaktifkan seluruh Ketua RT dan RW kemudian diganti pelaksana tugas (Plt) terkesan terburu buru.

“Tentunya berdampak kurang baik bagi pemerintah kota Makassar dan masyarakat,” tutur Zulkifli Thahir, Rabu (7/4/2021).

Menurutnya, laki-laki yang karib disapa Bang Culeq ini, jika kebijakan itu didasari dengan alasan politik praktis dan kinerja yang melambat, ia merasa kurang pas dan elok.

“Apalagi dikaitkan dengan program Makassar Recover, jadi kami rasa pak Danny sangat terburu buru,” ujarnya.

Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Sulsel ini menuturkan, Ketua RT dan RW dipilih langsung oleh rakyat dan yang berhak memberhentikannya adalah rakyat bukan negara atau pemerintah.

“Hal ini telah diatur dalam Perwali No. 1 Tahun 2017 yang merujuk pada Perda No. 41 Tahun 2001. Jika Walikota Makassar mengganti Ketua RT dan RW yang belum habis masa tugasnya maka Walikota Makassar melanggar Perda karena berdasarkan Perda No 41 Tahun 2001 Ketua RT RW itu dipilih rakyat secara langsung sehingga yang berhak memberhentikan adalah rakyat melalui pemilihan langsung, bukan Negara atau Pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sangat jelas RT RW diganti jika habis masa tugasnya, meninggal dunia, mengundurkan diri dan  melakukan pelanggaran moral, sesuai dengan Perda 41 Tahun 2001.

Bagi Zul, jika ingin proses percepatan sebagai langkah resetting pemerintah mengingat karena sudah memasuki bulan April 2021, maka memang peran RT dan RW yang sangat penting, dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga, terutama dalam mengkoordinasikan Makassar Recover.

“Kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi pak Wali sendiri karena akan terbangun opini bahwa langkah yang diambil sarat kepentingan politik, jadi saran kami lebih baik biarkan selesai masa jabatan RT RW di tahun 2022 dan perwali no. 1 tahun 2017 yang merujuk pada Perda No. 41 tahun 2001 bisa dikaji ulang kembali, kalau mudaratnya besar lebih baik dicabut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya.

Nantinya, ia akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota.

Ia mengungkapkan, peran RT dan RW sangat penting dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga. Terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan Makassar Recover.

Pergantian secara total dilakukan agar terjadi sinergi yang kuat sehingga kegiatan bisa berjalan. Sejauh ini, peran RT dan RW sudah saatnya mendapatkan penyegaran. Apalagi setelah dievaluasi posisinya tak mampu menopang kinerja pemerintahan. Banyak juga yang terlibat politik praktis.

Danny juga menyebut evaluasi total akan menjadi fokusnya. Saat ini ada tiga aspek yang dipastikan bakal dievaluasi. Yakni evaluasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mutasi guru dan kepala sekolah, serta merombak total struktur RT/RW. (andi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan