INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Beredarnya berita dan meme di sosial media yang mendiskreditkan secara personal sekaligus “trial by the press” (penghakiman pers) terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), berbuntut panjang.
Atas pemberitaan dan komentar yang diduga mengandung unsur fitnah dan hoax tersebut, tim kuasa hukum ARA mengambil langkah hukum. Sejumlah oknum yang mengeluarkan komentar, menyebarkan berita hoax, meme medsos berikut media yang memberitakan disomasi dan dilaporkan ke Polda Sulsel, Selasa (20/4/2021).
“Kami dari BPPH PP Sulsel (Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila) telah dikuasakan sebagai lawyer Bapak ARA untuk melindungi hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota DPRD kota Makassar,” ungkap Andi Arfan Sahabuddin, Ketua BPPH PP Sulsel, usai melapor ke Mapolda Sulsel.
“Siapapun orang-orang yang mencoba merusak citra, nama baik, serta memfitnah klien kami, maka kami akan bertindak tegas dengan cara bertindak secara konstitusi,” sambungnya lugas.
Tim hukum yang dibentuk dari BPPH PP Sulsel, telah mengumpulkan hasil postingan berita baik di media-media elektronik, media cetak, online maupun di sosial media lainnya (facebook dan group WA) sudah dirampungkan semua datanya.
“Nama-nama orang yang telah membuat, mendistribusikan serta menfitnah nama baik klien kami, sudah kami susun rapi dan telah dimasukkan ke Polda Sulsel dimana status orang-orang tersebut sebagai terlapor. Kita lihat saja nanti dari surat panggilan polisi, kelak nanti mengenai siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam pembuatan berita hoax maupun pencemaran nama baik yang mengarah ke Klien kami,” tambah Arfan.
Ia yakin dan percaya Polda Sulsel akan bertindak secara profesional, akuntabel dan transparan dalam melakukan proses penyelidikan nantinya.
“Segala tuduhan yang dialamatkan ke klien kami adalah tidak benar, sekalipun orang-orang yang telah membuat berita tersebut silahkan laporkan ke pihak yang berwenang bukan dengan cara membuat opini atau menggiring opini di media yang mengarah ke nama baik dan citra klien kami,” tegasnya.
BPPH Pemuda Pancasila Sulsel juga menghimbau kepada seluruh awak media serta kepada khalayak ramai yang telah menyebarluaskan berita yang menyerang nama baik serta citra kliennya agar segera dihapus dan segera meminta maaf secara langsung kepada kliennya dan atau membuat permohonan maaf dimedia TV Nasional maupun lokal selama 1 minggu berturut-turut.
“Jika somasi terbuka ini, tidak diindahkan selama 1×24 jam oleh orang dan media bersangkutan maka kami akan mengambil langkah konkret secara hukum untuk segera merehabilitasi nama baik klien kami,” tegas Arfan. (andi)
