Anggota FPD Demokrat DPRD Kota Makassar Ikut Bimtek

Anggota FPD Kota makassar dan Sulsel bersama Ketum AHY.(DOK)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR –– Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Kota Makassar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) angkatan ke VI di Hotel Redtop, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Ada lima dari enam kader hadir bersama. Mereka dipimpin ketua DPC Kota Makassar Adi Rasyid Ali. Bimtek dibuka Ketua Umum partai berlogo segi tiga mercy, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY).

ARA sapaan Adi Rasyid Ali menjelaskan selain mengikuti Bimtek kesempatan tersebut juga sekaligus jadi ajang konsolidasi bagi para kader Demokrat.

Bacaan Lainnya

‘’Arahan ketum AHY, kader Demokrat  harus bisa menjaga solidaritas kader dan bagaimana memenangkan Pemilu 2024 dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” jelas ARA.

Legislator DPRD Kota Makassar tiga periode ini mengaku seluruh peserta sangat bersemangat mengikuti Bimtek. Apalagi hasil survey salah satu media nasional terbesar di Indonesia menempatkan Partai Demokrat secara nasional berada di posisi tiga besar.

‘’Beda tipis dengan Gerindra. Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan posisi itu kita tidak boleh jumawa. Kader  Demokrat di seluruh Indonesia harus terus bekerja keras,” kata AHY dikutip ARA.

ARA juga mengungkapkan ketum AHY juga menyoroti wacana penundaan Pemilu  dan perpanjangan masa jabatan presiden serta naiknya kebutuhan pokok.

‘’Wacana yang digaungkan segelintir elite politik di Indonesia ditentang tegas oleh Partai Demokrat. Hal itu ditegaskan oleh  Ketum AHY di depan seluruh kader,” ujar ARA.

Wacana itu menurut ARA adalah upaya segelintir oknum elite politik yang ingin mengkhinanati amanah rakyat dan semangat reformasi.

‘’Ini sangat merusak konstitusi. Karena itu Partai Demokrat secara tegas menolak keinginan pihak tertentu yang ingin menunda pemilu. Sebab ini adalah penghianatan terhadap amanah rakyat,” pekik ARA.

“Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar,” kata AHY.

AHY mengingatkan tuntutan utama Reformasi 1998, yakni dilakukannya pembatasan masa presiden, yaitu lima tahun dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.

“Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhkan dan menyuburkan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” seru AHY.

Selain soal penundaan pemilu hal lain yang menjadi sorotan Partai yang didirikan oleh Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono, ini, adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT).

‘’Kami tegas menolak wacana Menaker untuk mencairkan uang JHT para buruh di usia 56. Itu sama saja mencuri hak-hak para buruh,” tegasnya.

Bimtek selain dihadiri anggota FPD DPRD Kota Makassar juga dihadiri 10 anggota FPD DPRD Sulsel serta seluruh anggota FPD kabupaten dan kota se Sulsel.(riel)

Pos terkait