INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Wakilnya Fatmawati Rusdi memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Rakor kalin ini membahas tenaga Laskar Pelangi secara virtual di kediaman pribadinya Jalan Amirullah. Selasa (8/3/2022).
Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mendengar keluhan sejumlah kepala SKPD yang tenaga honorernya tidak lulus pada saat pengumuman rekrutmen laskar pelangi. Padahal tenaganya masih sangat dibutuhkan dan telah mengabdi selama bertahun tahun.
“Saya minta semua kepala SKPD bicara tentang keluhan-keluhan. Kkeluhannya semua hampir sama. Mereka merasa tidak dilibatkan. Memang di dalam penilaian ini BKPSDMD juga tidak salah. Karena betul betul menganut penilaian lewat aplikasi komputer,” jelas Danny
Menurutnya, selain penilaian lewat aplikasi komputer ada juga penilaian di luar aplikasi yaitu penilaian loyalitas dan kinerja.
“Kepala SKPD merasa, mestinya tanya SKPD, mana yang baik mana tidak. Ternyata penilaian SKPD ini dijadikan pertimbangan oleh BKPSDM. Sehingga ditegaskan sesuai intinya, disesuaikan dengan aplikasi passing gradenya,” ungkap Danny.
Danny mengatakan passing grade yang lulus itu 12.800. Semuanya sudah dijumlahkan berapa slot gaji yang disiapkan untuk laskar pelangi.
“Saya juga telah meminta jumlah slot gaji yang telah disiapkan. Ternyata 12. 890 sekian. Sekarang yang diumumkan 12 ribu saja. Jadi kita putuskan mekanisme penerimaan berikutnya sesuai tuntutan ini. Syaratnya adalah harus ikut tes. Tidak ada yang tidak ikut tes yang perekrutan kembali. Karena anggarannya ada dan siap,” jelas Danny.
Olehnya itu ia meminta kepada Wawali, Sekda, dan BKPSDMD menyusun perekrutan. “Tadi mekanismenya saya minta ibu Wawali, Sekda dan BKPSDM menyusun bagaimana perekrutan ini. Apakah diserahkan ke masing SKPD dengan kriteria khusus,” tutur Danny.
Danny menegaskan dengan adanya momen seperti ini ia akan segera memperbaiki tatanan SDM laskar pelangi dengan membagi dua kriteria. Pertama laskar pelangi 24 jam. Setiap SKPD harus memisahkan itu. Seperti sopir, di Dinsos misalnya yang urus orang gila, semua harus kumpul. Berapa laskar 24 jam dan berapa laskar adminnya, terpisah.
Kemudian yang kedua, Danny mewajibkan hari ini juga, misalkan di Satpol kekurangan orang hukum. Saat penertiban, semua bersitegang. Padahal bukan orang hukum. “Makanya harus jelas apa yang dibutuhkan. Harus jelas,” ujarnya lagi.
Ketiga, mengindentifikasi berapa orang lama yang lulus dan berapa orang baru. “Tadi ada banyak sekali kelucuan. Ada dokter lulus di Satpol. Ada Satpol lulus guru. Padahal dia paket A. Ini yang mau dikasih baik semuanya,” tegas Danny.(rls)
