INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Sebaran sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Kota Makassar belum merata di setiap kecamatan. Ini menyulitkan calon siswa mendaftar padalm proses penerimaan peserta didik baru. Di Kecamatan Makassar hanya ada 2 SMP Negeri yakni UPT SPF SMP Negeri 46 dan UPT SPF SMP Negeri 47 Makassar.
Hal ini menjadikan banyak siswa di lulusan Sekolah Dasar (SD) di kecamatan tersebut, terpaksa beralih ke sekolah swasta. Sebab ketatnya persaingan untuk mendaftar di 2 SMP negeri itu.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Rezki menyayangkan hal tersebut. Legislartor perempuan ini mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat.
“Masyarakat banyak mengeluh ke saya. Mau tidak mau, anaknya harus ke sekolah swasta karena tidak tertampung di SMP negeri,” ungkap Rezki saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Horison, Selasa (24/5/2022).
Rezki mendorong Dinas Pendidikan Kota Makassar, agar segera mengakomodir ketimpangan antara siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMP penyediaan jumlah sekolah.
‘’Ini bisa mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Penyebaran sumber daya manusia (SDM) atau tenaga pendidik yang berkualitas juga harus diperhatikan untuk mengikis ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah,” katanya.
Menjawab hal tersebut Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Hikmah Manganni menjelaskan saat ini Pemkot Makassar tengah menggodok sekolah terintegrasi.
Sekolah terintegrasi merupakan prasarana pendidikan. Mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP yang berada di satu lingkungan yang sama. Sehingga, saat anak didik masuk PAUD, ia tak perlu berpindah sekolah ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Ada 2 sekolah yang rencana akan digarap untuk menjadi sekolah terintegrasi. SD Lariang Bangi di Jalan Latimojong. Akan terintegrasi dengan SMP 46, dan SD Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman dan terintegrasi pula dengan PAUD, SD dan SMP.
“Hanya saja dari dua sekolah itu kami terkendala taksasi. Itu perlu dilelang, sehingga memakan waktu berbulan-bulan,” katanya.(riel)
