INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat elektronik hak pengelolaan Karebosi dan 6 bidang tanah lainnya kepada Pemkot Makassar.
Nilai tujuh bidang tanah itu diperkirakan mencapai Rp3 triliun. Angka tertinggi tanah Karebosi yang menyentuh harga Rp2,9 triliun.
Ketujuh bidang sertifikat elektronik ini di antaranya, sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Lapangan Karebosi seluas 107.500 meter persegi atau 10,5 hektare.
Sertifikat hak pakai TPA Tamangapa seluas 28.523 meter persegi. Ini bagian dari pernyataan modal PSEL.
Lalu sertifikat hak pakai Pemkot Makassar di salah satu Kelurahan Pa’baeng-baeng yang luasnya 1725 m², di Kecamatan Makassar luasnya 2440 m², di Kelurahan Pampam luasnya 541 m², Kelurahan Tidung seluas 3.072 m² dan Kelurahan Kassi-kassi 1946 meter persegi.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, akan selalu menegakkan keadilan agar jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Ia mengingatkan tim di Sulsel harus selalu fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan.
Pada kesempatan itu AHY menyaksikan penggunaan aplikasi My sertifikat yang merupakan sebuah aplikasi inovasi dari Sulsel.
“Semoga ini melengkapi apa yang sudah dijalankan,” kata AHY di sela-sela kunjungan kerjanya meresmikan Implementasi Layanan Elektronik dan Penyerahan Sertifikat Elektronik di Kantor ATR/BPN Makassar, Minggu, (28/04/2024).
Menurut AHY selama ini Kementerian ATR/BPN sangat serius menghadirkan digitalisasi sehingga semua bisa diurus secara online.
“Kita ingin dengan sertifikat elektronik maka masyarakat lebih aman karena bisa saja terbakar, banjir, hilang dan hal-hal yang memang tidak kita bayangkan,” ucapnya.
Makanya, dengan sertifikat elektronik ini masyarakat punya kepastian hukum; hak atas tanah, terhindar dari kejahatan pertanahan sengketa maupun konflik-konflik.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Pemkot Makassar dengan seluruh instansi vertikal bahu-membahu membantu masyarakat.
‘’Terutama pada pelayanan digitalisasi Sertifikat Elektronik ini luar biasa sekali. Dengan begitu security (keamanan) sertifikat itu lebih bisa dijamin,” kata Danny Pomanto saat mendampingi AHY.
Danny menilai, masalah tanah menyangkut harga diri, warisan yang dapat menimbulkan banyak titik rawan konflik. “Jadi dengan sertifikat tanah ini banyak memberi kepastian di masyarakat,” ucapnya.(*)
