KPU Sulsel Keciprat Rp456 M, Bawaslu Kapan?  

TPS dalam bus.

INFOSULSEL.com, MAKASSAR—  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menetapkan besaran anggaran yang akan dihibahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan gubernur tahun 2018.

Kepala Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengungkapkan, anggaran yang diusulkan sejauh ini masih dalam proses rasionalisasi di pemerintah. Terdapat perbedaan pandangan terhadap sejumlah item.

“Masih ada ketidakcocokan dengan anggaran yang diusulkan,” kata Laode melalui telepon di Makassar, Selasa (1/8/2017).

Salah satu perbedaan pandang, kata Laode, menyangkut masa kerja panitia badan sekretariat pengawas di tingkat kabupaten/kota serta kecamatan. ‘’Berdasarkan peraturan Bawaslu menetapkan masanya selama 15 bulan, sedangkan pemerintah hanya menetapkan 12 bulan. Soal itu yang belum ada titik temunya,” jelas Arumahi.

Selain masalah masa kerja, pemerintah juga menerapkan pemotongan anggaran pada rasionalisasi. Yang terdampak antara lain biaya perjalanan dinas ke daerah.

“Dalam waktu dekat kita mungkin akan bertemu. Kalau soal perjalanan dinas itu mungkin tidak apa, karena tugas kami memang hanya monitoring,” kata Laode.

Bawaslu Sulsel mengusulkan anggaran Rp300 Miliar untuk mengawasi pilgub tahun 2018. Setelah beberapa kali rasionalisasi, anggaran menyusut hingga akhirnya menjadi Rp143 Miliar. Dana tersebut, selain bersumber dari Pemprov Sulsel, juga merupakan hasil sharing dengan pemerintah di 24 kabupaten/kota.

Bawaslu masih menunggu waktu untuk penandatangan NPHD. “Kalo hari ini sepakat, ya kita langsung tanda tangan,” kata Laode.

Berbeda dengan KPU Sulsel. Lembaga penyelenggara pemilu ini telah lebih dulu mendapatkan pengesahan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD, Selasa pekan lalu. Nilainya Rp456 Miliar lebih untuk Pilkada 2018, pekan lalu. Alokasi dana tersebut dilakukan bertahap. Tahap pertama, Rp77.314.800.100 dicairkan pada tahun 2017 ini. Tahap kedua, Rp379.105.938.354 dicairkan tahun depan.(ril)

 

Pos terkait