INFOSULSEL.COM, MAKASSAR—Jelang peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, politisi Partai Nasdem Viktor Laiskodat berbuat ulah. Dalam sebuah pidatonya di sebuah acara di Nusa Tenggara Timur (NTT) Ketua Fraksi NasDem di DPR RI itu menuding empat partai politik pro-khilafah dan intoleran.
Empat partai yang dimaksud yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Partai NasDem sendiri merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi-Kalla. Pidato Viktor itu termuat dalam video berdurasi 02.05 menit. Di menit-menit awal video, Viktor bicara soal kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan.
“Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, tidak mau di negara NKRI, mau ganti dengan nama negara khilafah,” ujar Viktor dalam video itu.
“Sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran,” kata Viktor yang pidatonya bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Pidato ini pun memantik komentar berbagai pihak. Sebab statemen Viktor Laiskodat dinilai cukup berpotensi memantik api konflik. Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai perlu adanya pertemuan jilid kedua antara Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI Joko Widodo sebelum peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Dengan harapan, pertemuan dari kedua tokoh tersebut bisa menurunkan tensi politik yang kian memanas,” kata Pangi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Voxpol Center, dalam siaran tertulisnya.
Pangi mengatakan suhu politik saat ini sedang keruh setelah komentar kontroversial politikus NasDem itu.
“Kita tentu tidak menginginkan suasana kesejukan bangsa terganggu dengan statement brutal dan fitnah keji seperti yang dipertontonkan Viktor secara telanjang, Ini bakal membuat suasana makin keruh,” kata Pangi.
Menurut Pangi, pertemuan dua tokoh tersebut setidaknya bisa menyejukkan suhu politik. Ia mengambil contoh mantan Presiden AS, Barack Obama, dan penggantinya, Donald Trump, yang kerap bertemu setiap ada persoalan kebangsaan yang serius.
Pangi menuturkan, pertemuan SBY dan Jokowi bisa membahas sejumlah hal yang belum memiliki titik terang, terdapat perbedaan sudut pandang, perspektif, dan belum adanya jalan keluar serta terkesan ada perbedaan pendapat yang cukup tajam. Di antaranya soal UU Penyelenggara Pemilu.
Penulis : Ril
