MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meraih penghargaan tertinggi bidang keuangan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Penghargaan ini diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulsel Marni Misnur kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/10/2017).
Kakanwil, Marni Misnur, mengatakan, penghargaan ini diberikan karena laporan keuangan Pemprov Sulsel bisa melewati equal basic yang agak susah di jalankan.
“Pemprov Sulsel meraih opini WTP dari BPK. Atas nama pemerintah kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah di Sulsel dan jajarannya. Ini adalah prestasi tertinggi dalam laporan keuangan. Penghargaan seperti ini sulit didapat. Tapi Alhamdulillahi Sulsel mampu meraihnya,” ujarnya.
Selain Pemprov Sulsel, kata Misna, ada 21 kabupaten di Sulsel yang mendapat penghargaan ini. Hanya empat kabupaten yang belum memperoleh, diantaranya Takalar, Jeneponto, Toraja Utara, dan Enrekang.
“Mungkin karena ada masalah pilkada, sehingga laporan agak terabaikan dan tidak memperoleh nilai tertinggi,” katanya.
Terkait dana desa, ia mengimbau untuk tahap kedua ini sudah harus 95 persen terserap dari yang pertama. Kemudian, 75 persen sudah harus ada outputnya. “Masih ada waktu sampai Desember untuk menyempurnakan,” ujarnya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi kado spesial di HUT Sulsel. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua elemen, dari kebersamaan yang senantiasa terbangun di Sulsel.
“Ini penghargaan nasional yang ke 230. Dan memang yang paling sulit penghargaannya adalah Sri Mulyani. Itu karena idealisme,” kata Syahrul.
Ia menyampaikan, Sulsel penduduknya sembilan juta dengan akselerasi yang tinggi. Uang yang beredar disini sangat besar. Dari enam provinsi di Sulawesi, 48 persen terkonsentrasi di Sulsel.
“Seluruh Sulawesi terkonsentrasi disini sehingga tanggung jawab kita sangat besar,” sebut SYL.
Ia menambahkan, di Sulsel hanya empat kabupaten yang tidak meraih WTP, dan tiga diantaranya karena melaksanakan pilkada. Takalar dan Toraja incumbentnya kalah. Enrekang ada satu poin yang bersoal. Yang memang lumayan bermasalah di Jeneoonto, karena administrasi asetnya kacau.
“Tapi secara umum semua daerah oke. Dan ini akan jadi catatan saya. Begitupun dana desa. Secara umum, dari 3.000 desa dan kelurahan yang ada, tinggal 500 desa yang tidak dalam kendali elektronik government kerjasama KPK,” urainya.
Penulis : Herman
Editor : Aril
