INFOSULSEL.COM, JAKARTA — Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah membantah terjadi perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Juduf Kalla terkait wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor) Polri.
“Pandangan atau sikap Wapres tentu akan jadi pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Keduanya pasti akan bertemu
[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]
mendiskusikan masalah itu,” kata Uceng, sapaanya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2017).
Menurut Husain, Wapres tegas menganggap Densus Tipikor tidak perlu. Sebab, sejauh ini Polri sudah melaksanakan fungsinya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Berilah kesempatan kepada KPK,” ujar Husain.
Uceng juga mengatakan, pembentukan Densus Tipikor Polri dikhawatirkan akan membuat ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah.
Alasannya, sudah ada enam institusi di dalam negeri yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI, Kejaksaan, hakim, dan KPK.
“Jadi Fahri Hamzah jangan menyebut JK ngomong seenaknya. Ini harus dipahami Fahri bahwa apa yang dikatakan Pak JK ada logika berpikirnya dan punya alasan argumentatif. Pak JK itu tidak berbicara seenaknya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla soal wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.
Ia merasa sikap Wapres itu berbeda dengan sikap Istana Kepresidenan. Karena itu, ia menganggap perbedaan sikap eksekutif tersebut tidak profesional.
Apalagi, kata Fahri, Presiden Joko Widodo belum sekalipun memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membicarakan Densus Tipikor.
“Saya enggak ngerti. Kayaknya Presiden dan Wapres punya kantor masing-masing dan ngomong masing-masing. Padahal seharusnya mereka itu kantornya cuma satu, Istana. Presidensialisme itu ya presiden, jangan ada yang lain,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Penulis : Aril/dbs
