ASN Dilarang Berpolitik Praktis, Ketua RT/RW Bebas Memilih

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.(FOTO: ASRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR–  Walikota Makassar, Moh Romadhan Pomanto kembali menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar  tidak diperbolehkan terlibat politik praktis. 

Hal tersebut ditegaskan Danny Pomanto pada acara Refleksi Akhir tahun 2017 di celebes Convention Center (CCC) Selasa (19/12/2017) yang dihadiri hanmpir seluruh RT/RW se kota Makassar, p[ara lurah, camat dan SKPD dalam di lingkup Pemkot Makassar.

Bacaan Lainnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat politik praktis.(FOTO: ASRI SYAHRIL)

‘’ASN dilarang terlibat politik praktis. Kalau RT/RW dibebaskan memilih. Itu karena RT/RW  bukanlah perangkat pemerintahan,’’ ujar Danny.

Namun pengamat politik, Firdaus Muhammad menyebut keterlibatan RT/RW dalam politik harus netral. Sementara ASN, diharamkan terlibat karena ada aturan yang mengatur.

“Meskipun bukan ASN namun keterlibatan Ketua RT/RW dalam politik praktis harusnya dilarang. Sebab RT RW digaji oleh Pemkot. Karena itu tidak boleh terlibat politik apalagi berpihak pada petahana yang saat ini masih memiliki kontrol atas Pemkot Makassar,”  katanya.

Namun Danny punya pandangan lain. Walikota berlatar belakang arsitek ini menyebut apa yang diberikan oleh Pemkot Makassar kepada 5.976 RT/RW se kota Makassar bukan berupa gaji melainkan insentif. Nilainya maksimal Rp 1 juta perbulan. Karena bersifat insentif nilainya bisa kurang dari Rp 1 juta,  tergantung kinerja masing-masing.

‘’Sejauh ini Pemkot Makassar juga tidak pernah memerintahkan para ketua RT/RW berpihak kepada siapapun. “Mereka dibebaskan memilih sesuai hak masing-masing,” tegas Danny.

 

Penulis : Desy

Editor : Asri Syah

Pos terkait