INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pengakuan terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto yang menyebut uang hasil korupsi juga mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, berbuntut.
Novanto meyebut, keduanya mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. Setnov mengatakan itu di depan persidangan saat ia diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Pengakuan Setnov berbuntut. Yang ironis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto seakan menuding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersalah.
Pernyataan Hasto menuai kecaman keras dari Sekjen Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan. Ia mengaku tidak percaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang saat ini tengah berkuasa.
“Argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Ini aneh dan menggelikkan. Puan Maharani dan Pramono Anung, itu kader utama PDIP, sebagai pihak yang menerima dana e-KTP. Koq pemerintahan Presiden SBY yang disalahkan,” ketus Hinca seperti dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima INFOSULSEL.COM, Jumat (23/3/2018).
Menurut Hinca, rasanya tidak pantas mengajari seorang Sekjend dari sebuah partai besar bahwa tindak pidana korupsi, dimanapun dan kapanpun, merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi. Dan itu dipertanggungjawabkan pula secara pribadi pula.
‘’Ini tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar dia.
Sebagai partai terbesar yang berkuasa saat ini, lanjut Hinca, PDIP sedang diuji oleh sejarah. Apakah PDIP mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.
“Ini ujian bagi PDIP yang tidak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK atau obstruction of justice yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa?” katanya.
Hinca menilai pernyataan PDIP yang menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat adalah salah alamat. Hinca menyebut, bantahan PDIP seharusnya ditujukan kepada Setya Novanto dan KPK.
“Bukan ke Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang korupsi e-KTP, tetapi seharusnya ditanyakan kepada Setya Novanto,” ucap Hinca.
Hinca menegaskan sungguh tidak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang e-KTP.
“Program e-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pernyataan Sekjend PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program e-KTP karena kadernya ada yang diduga terlibat korupsi, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain,” tegas Hinca.
Yang anehnya lagi karena PDIP menyalahkan kebijakan dan program e-KTP baru dikemukakan setelah dua kader utamanya disebut sebagai ikut menerima uang hasil korupsi.
Sebelumnya, Hasto membantah kader-kadernya terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, saat pembahasan proyek itu, posisi PDIP bukan sebagai partai pemenang Pemilu.
“Kami bukan dalam posisi penguasa saat itu. Apa yang disebutkan Bapak Setnov, tidak benar,” kilah Hasto.
Penulis : Asril
