INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— Pelayanan kesehatan di Kota Makassar mulai terbengkalai sejak ditinggal cuti Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Salah satu bukti terbarunya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kota Makassar menunggak sampai bulan April.
Dari data BPJS Kesehatan, di Sulsel jumlah tunggakan PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD kabupaten/kota hingga Mei 2018 mencapai Rp116, 4 miliar. Total tagihan iuran PBI APBD Kabupaten/Kota di Sulsel hingga tanggal 18 Mei 2018 mencapai Rp237,5 miliar, sementara total pembayaran baru mencapai Rp121,1 miliar.
“Kalau mengacu pada regulasi, seharusnya pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10, namun karena ada masalah koordinasi, komunikasi, dan keterlambatan berita acara rekonsiliasi, sehingga sering terjadi keterlambatan pembayaran,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan Barat Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) I Made Puja Yasa usai menemui Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono di kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/5/2018) .
Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, kata dia, hanya dua kabupaten yang telah melunasi seluruh tagihan, yakni Kabupaten Takalar dan Selayar. Selain itu, terdapat 18 kabupaten/kota yang telah melakukan pembayaran namun belum melunasi tagihan hingga Mei.
Sementara, terdapat empat kabupaten/kota yang sama sekali belum melakukan pembayaran hingga April 2018, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Toraja Utara.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan total tunggakan dari ke-empat kabupaten/kota tersebut mencapai Rp43,9 miliar. “Kota Makassar tagihannya mencapai Rp18,8 miliar,” imbuhnya.
Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran, kata dia, pihaknya berharap dukungan dari pemerintah kabupaten/kota agar pembayaran dapat dilakukan lebih awal. (*)
Penulis: Mirsan
Editor : Yudhi
