MAKASSAR– Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan evaluasi kebijakan impor yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan.
Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijaya usai melakukan peninjauan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Terong Kota Makassar, Jumat (25/5).
“Pemerintah berencana menambah impor 500 ribu ton, sebelumnya sudah ada 500 ribu. Kalau ini jadi berarti tahun ini akan ada 1,5 juta ton beras impor. Ini akan menjadi stok Bulog,” kata anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini.
Menurutnya apa yang ada di Sulsel bisa menjadi gambaran kondisi stok beras di Indonesia. Sebab, Sulsel sudah swasembada beras dan menyuplai beberapa provinsi lainnya.
“Kami sudah dengar statmen dari Pak Gubernur kalau daerah ini adalah lambung beras. Dan memang kita lihat harga relatif murah,” jelasnya.
Dalam peninjauan bersama 11 anggota komisi VI dan Pemprov Sulsel, ditemukan harga beras premium yang berasal dari petani dijual sekitar Rp9 ribu perkilogram. Sementara beras yang dijual oleh Bulog sekitar Rp8.500 perkilogram.
“Kita tanya pedagangnya, ternyata masyarakat lebih senang membeli beras premium dibandingkan beras Bulog meski ada perbedaan harga Rp500. Ini akan menjadi masukan kita kepada Bulog agar menjaga kualitas beras mereka,” ungkapnya.
Salah seorang pedagang beras di Pasar Terong, Aris mengungkapkan beras premium disuplai dari Kabupaten Sidrap. Meski harga beras Bulog lebih rendah dibandingkan harga beras premium, namun menurutnya beras premium lebih dipilih konsumen.
Dalam peninjauan ini, Komisi VI DPR RI didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah, Kepala Divre Bulog Sulselbar, Din Syamsuddin dan beberapa tim Satgas Pangan Sulsel.
Penulis : Mirsan
