INFOSULSEL.COM, MAKASSAR-Pemerintah Provinsi Sulsel mencetak sejarah dalam tata kelola keuangan daerah. Provinsi ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk kedelapan kalinya.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (15/5/2018).
Rapat paripurna tersebebut dipimpin Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Hadir juga Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis dan Kepala Perwakilan BPKP Prov Sul Sel Didik Krisdiyanto dan Kepala Perwakilan BPK-RI Prov Sul Sel Widiyatmantoro.
Harry Azhar Azis menjelaskan, BPK sudah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2017.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017. Dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
LHP atas LKPD Tahun 2017 terdiri atas tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2017, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundangundangan.
BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp9,05 triliun dari anggaran sebesar Rp9,29triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp8,89 triliun dari anggaran sebesar Rp9,32 triliun, total asset sebesar Rp11,22 triliun, ekuitas sebesar Rp10,81 triliun, pendapatan LO sebesar Rp9,43 triliun, dan beban LO sebesar Rp8,54 triliun, serta surplus sebesar Rp2,68 triliun.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan, opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa (WTP),” ungkapnya.
Dia melanjutkan, pencapaian opini WTP ini adalah yang kedelapan kalinya bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaranterhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. (*)
Penulis: Mirsan
Editor : Yudhi
