Terus Merugi, Pemprov Evaluasi Keberadaan BRT

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— pejabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengambil langkah cepat dengan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang kian hari semakin berkurang dan mengalami kerugian.Terlebih modal angkutan darat ini terancam berhenti setelah beberapa jalur atau koridor ditutup.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kendala, masalah dan penyelesaian.

Bacaan Lainnya
“Sekarang dibahas dan evaluasi oleh Bappeda, ada sisi teknis dan operasional yang harus kita dikendalikan. Saya masih menugaskan Bappeda untuk melihar dimana titik lemah dan harus diperbaiki. Jangan karena penumpang sedikit kemudian berhenti,” katanya, Rabu (23/5/2018).

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan tugas Pemprov Sulsel hanya menyiapkan prasarana seperti jalur dan halte. Sementara untuk pengadaan bus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan operasional menjadi tanggung jawab PT Perum Damri.

Menurutnya, proyek ini sudah dimulai tahun 2012 setelah selesai studi rencana. Di tahun 2013 untuk pertama kalinya dibangun halte dan Maria jalan di kawasan Pantai Losari.

Setelah itu, tahun 2014-2017 dilakukan pembangunan halte dan Maria jalan untuk koridor 2,3,4 dengan jumlah halte 70, total hingga sekarang sudah terpasang 154 halte. Jalur ini dilayani oleh 80 bus bantuan Kemenhub dengan rincian 20 bus di 2014, 30 di 2015 dan 30 di 2016.

“Sebagai awal, yang hanya operasional koridor 2 dan 3 tetapi pengelolaan oleh PT Damri tidak berjalan baik. Lebih banyak bus yang tidak jalan, karena setiap jalan merugi, kurang penumpang,” jelas Jufri.

Permasalahan yang ada di BRT, menurut Jufri sangat kompleks. Mulai dari subsidi yang kurang sampai pada masih kurangnya integrasi dengan modal transportasi lainnya serta sosialisasi yang harus lebih intensif ke masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Sulsel, di tahun 2019 telah diajukan subsidi dari anggaran APBN melalui BPTD (Balai Pengembangan Transportasi Darat) Wilayah XIX Sulselbar, sesuai hasil konres perhubungan di Manado sebesar Rp3,392 miliar. (*)

Penulis: Mirsan
Editor : Yudhi

Pos terkait