‘Saya ASN, Saya Netral’, Tinggal Slogan
INFOSULSEL.SOM,MAKASSAR – ‘‘Saya ASN, Saya Netral,’’ ternyata hanya slogan. Imbauan Mendagri yang mengingatkan ASN netral pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, pun dianggap angin lalu. Buktinya sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Makassar ikut-ikutan mengkampanyekan salah satu paslon Walikota Makassar.
Kampanye atau sosialisasi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ada pula yang terang-terangan. Bahkan, ada yang secara demonstratif memposting fotonya di media sosial menggunakan atribut ASN lengkap dengan tanda jabatan, mengangkat jari sesuai simbol dukungannya kepada paslon tertentu.
Kabarnya lebih setengah dari 15 camat di Makassar ikut ke gerbong seniornya yang pernah tersangkut masalah hukum. Begitu juga dengan kepala-kepala SKPD. Bahkan sejumlah kepala sekolah, SD dan SMP, ikut arus berpolitik praktis.
‘’Banyak ASN, khusunya di kalangan pejabat Pemkot yang ikut berpolitik praktis. Akhirnya tugas mereka sebagai pelayan dan abdi negara, tentu terganggu,” ungkap salah satu pejabat di lingkup Pemkot Makassar yang belum mau disebut identitasnya.
Sumber itu menyebut para pejabat ini panik karena takut kehilangan jabatan. Tak sedikit juga yang ketakutan masuk penjara. Sebab perbuatan mereka sesungguhnya sudah ketahuan. Hanya saja menurut ASN yang tak lama lagi memasuki masa pensiun itu, justru karena perbuatannya itulah sehingga oknum pejabat tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk berpihak di Pilkada Makassar.
‘’Perbuatan oknum pejabat ini mungkin sudah ketahuan. Bisa jadi mereka diancam akan dilaporkan kalau tidak ikut arus. Ibaratnya kerbau, talinya sudah dipegang, Makanya mereka nunut,” katanya.
Modus mark-up dan laporan fiktif di kalangan pejabat ternyata sudah menjadi rahasia umum. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Forum Komunilasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR.
‘’Saya yakin sekecil apapun potensi penyalahgunaan anggaran itu pasti ada. Dan itu terjadi di semua instansi yang mengelola anggaran. Mark-up dan laporan fiktif, sangat berpotensi terjadi. Hasil investigasi yang sementara kami lakukan juga menemukan adanya indikasi ke arah itu,” ungkap Djusman kepada INFOSULSEL.COM, Jumat (1/6/2018).
Hanya saja Djusman belum mau menyebut di instansi mana saja. Menurutnya, potensi korupsi di kalangan pejabat diakui sangat besar. Sebab mereka bisa saja menggunakan jabatan dan kekuasannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
‘’Kalau tidak berbuat salah, kenapa takut. Tidak perlu panik dan ikut berpolitik praktis. Semua warga sipil itu punya hak konstitusi. Tapi harus diingat ASN wajib netral. Tidak perlu demonstratif,” tegas aktivis yang dikenal dekat dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad, ini.
Ia mencontohkan keterlibatan istri Camat Panakkukang, misalnya. Yang secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu paslon.
‘’Yang bodohnya lagi karena istri pejabat ini menghasut masyarakat dengan isu-isu SARA. Saya kira ini salah satu bentuk ketakutan dan kepanikan. Bukan hanya pada istri pejabat itu tetapi pejabatnya juga,” katanya.
Karena itu Djusman berharap saat Danny Pomanto kembali menjabat sebagai Walikota Makassar, ia meminta seluruh pejabat SKPD, Camat dan pejabat instansi yang mengelolah anggaran untuk diaudit oleh tim audit independen.
Menurut Djusman, sejak tahun lalu sejumlah penggiat anti korupsi telah melakukan investigasi. Hasil investigasi itu nantinya akan dilaporkan ke Kejaksaan dan KPK.
Djusman menyebut nama-nama pejabatan SKPD dan camat di Makassar yang memakan uang rakyat sudah ia kantongi. Termasuk para politisi yang terlibat penjualan fasum fasos.
‘’Silahkan saja para pejabat-pejabat dan politisi itu bermain-main dengan hukum. Tapi tunggu tanggal mainnya. Sangan sampai karena perbuatannya mereka mendekam di hotel prodeo,” kata Djusman.
Ia kembali mengingatkan dua mantan walikota Makassar yang pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Sebelumnya, kata dia, hampir semua orang mengatakan tidak ada korupsinya.
‘’Kalaupun ada, katanya susah tertangkap. Tapi apa kita lihat sekarang. Bahkan masih ada yang masih mendekam di Lapas Sukamiskin. Pengalaman seperti itu seharusnya dijadikan pelajaran oleh para pejabat di lingkup Pemkota Makassar. Pada prinsipnya tidak ada orang kebal hukum d negeri ini,” katanya.
Penulis : Asri Syahril
