Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 terdiri dari ringkasan Eksekutif, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat Opini, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan dan laporan tambahan berupa laporan hasil review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2017.
Merujuk alasan WTP yang diraih 2016, Anggota IV BPK RI, Prof Rizal Djalil mengatakan WTP yang dicapai dengan kerja keras sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Proses pemeriksaan laporan keuangan Kementan sangat clear. Jangan ada keraguan tentang itu dan kami bergantung jawab,” jelas Rizal dalam keterangan tertulis Kementan yang diterima INFOSULSEL.COM, Minggu (3/6/2018).
Ia mengungkapkan perhatian Presiden Jokowi sangat luar biasa yakni menempatkan pangan sebagai sektor utama. Ia jika pangan tidak ada, maka akan terjadi gejolak.
“Yang penting upaya Kementan meningkatkan produksi tercapai. Sàya komit menjelaskan kepada publik masalah pangan ini,” tegas Rizal.
Tugas Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan sudah selesai. Produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula dan cabai meningkat. Masalah distribusi pangan urusannya beda, bukan Kementerian Pertanian” imbuhnya.
Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro mengatakan perolehan WTP Kemetan di tahun 2017 merupakan opini tertinggi. Prestasi ini terkait keberhasilan Kementan meningkatkan produksi pangan bahkan telah melakukan ekspor beberapa komoditas pangan yang sebelumnya rutin dilakukan impor, sehingga mampu menekan impor pangan.
“Ini kerja kita semua, seluruh jajaran pegawai Kementan di lapangan sangat merasakan pemeriksaan BPK yang tidak main-main dan tanpa kompromi. Hasil yang luar biasa karena Kementan meraih WTP dua tahun berturut. Ini prestasi besar sshingga menjadi sejarah,” katanya.
Syukur Iwantoro menyebutkan terobosan kebijakan Kementan yang tepat diantaranya melalui refocusing anggaran dan bantuan kepada masyarakat petani bisa ditingkatkan serta dilaksanakan melalui upaya khusus (UPSUS), maka dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat nyata. Peningkatan anggaran APBN 2014-2017 sebesar Rp 6,9 triliun pun telah dimanfaatkan secara fokus dan optimal, sehingga produksi padi 2014-2017 naik sebesar 10,5 juta ton GKG setara Rp Rp 42 triliun.
“Naiknya produksi padi ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia yang bertambah sejak 2014-2018 sebanyak 12,8 juta jiwa, buktinya 2016-2017 tidak impor beras umum,” sebutnya.
Karena itu, Syukur menegaskan pembangunan pertanian saat ini sudah on the right track menuju kedaulatan pangan. Ini terlihat dari ekspor komoditas pertanian yang semakin meningkat dan impor turun.
“Selama tiga tahun membangun telah berhasil mengerem impor padi umum, jagung pakan ternak, cabai segar dan bawang merah. Bahkan pada 2017 telah ekspor beras khusus sekitar 4 ribu ton, bawang merah 7.700 ton dan jagung ke beberapa negara,” sebutnya.
Berdasarkan data BPS, nilai ekspor pertanian 2017 sebesar USD 33,1 miliar naik 24 persen dibandingkan ekspor 2016 sebesar USD 26,7 miliar. Demikian pula impornya semakin menurun, kinerja 2017 ini diperoleh surplus USD 15,9 miliar atau naik 45,8 persen dibandingkan tahun 2016 surplus USD 10,9 miliar.
Penulis : Asri Syahril
