MESKIPUN tidak akan berakhir ke pemakzulan, tapi hak angket ini sudah mencoreng nama seorang Gubernur. Dengan adanya hak angket akan menjadi catatan sejarah perjalanan DPRD Sulawesi selatan. Heboh, karena baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Lalu yang tersandung hak angket adalah orang yang bergelar Professor, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Sebuah nama yang tadinya oleh sebahagian masyarakat, dianggap orang hebat, pintar, cerdas, bersih. Mantan Bupati yang katanya hebat. Tapi dengan adanya temuan hak angket, nama yang tadinya dianggap hebat, berbalik jadi bahan perbincangan negatif di tengah masyarakat Sulsel.
Kalau kemudian kita amati, dan telusuri, faktanya Nurdin Abdullah hanya hebat di dalam eforia pemberitaan saat menjabat Bupati Bantaeng untuk membentuk opini publik. Itu yang terjadi pada Nurdin Abdullah sehingga bisa dianggap hebat. Tetapi coba kita telusuri, banyak rencananya di Bantaeng tidak selesai bahkan terbengkalai.
Ternyata yang dilakukan Nurdin selama ini hanya politik pencitraan semata. Sehingga masyarakat terkesan di hipnotis untuk menyatakan Nurdin Abdullah hebat sebagai Bupati. Kita coba berpikir secara akal sehat, jernih tanpa kepentingan politik. Lalu kita analisa, amati, secara cermat, kita menggunakan logika sederhana.
Pertanyaannya ! Apa yang dilakukan dan dikerjakan Gubernur Nurdin Abdullah sejak dilantik 5 September 2018. Kalau mau lebih jelas, akurat kita harus mengacu ke temuan Pansus hak angket DPRD sulsel. Hasil temuan ini sulit dibantah oleh siapapun, termasuk Gubernur Nurdin Abdullah.
Harap diingat, sebelum ada pemeriksaan pansus hak angket terhadap orang orang yang terkait. Nurdin Abdullah masih sering muncul di media, membantah, bahwa itu tidak benar, itu fitnah. ‘’Apa yang saya lakukan selama ini semata mata bertujuan untuk kepentingan rakyat Sulsel,” kilahnya.
Ternyata kemudian justru omongan Nurdin yang tidak benar alias bohong. Ini temuan tim pansus DPRD sulawesi selatan tidak bisa lagi dibantah. Ada buktinya, berkali kali melanggar PP, termasuk aturan PP no.54/2017 tentang BUMD, yang sarat KKN Hal ini sudah diberitakan berbagai media. Kenapa bisa muncul hak angket sementara Gubernurnya dianggap orang hebat, pintar,cerdas, bersih. Itu karena banyak temuan pelanggaran. Meskipun temuan hak angket sudah pernah diberitakan.
Tapi tidak ada salahnya kita urut kembali sebahagian dari yg sudah diberitakan. Antara lain temuan pansus angket :
- Kurang lebih seminggu setelah dilantik. Gubernur mulai mutasi pertama orangnya dari Bantaeng, hingga mencapai 37 orang lebih eksodus ASN dari Bantaeng.
- Bulan Desember 2018 Gubernur berangkat ke Jepang dengan tim TP2D(sudah bubar) bersama staf yang bukan ASN menggunakan dana APBD ratusan juta rupiah yang katanya tampa pos anggaran.
- Keberangkatan ini juga menggunakan travel 👉Hakata, usaha ini milik keluarga Nurdin. Sudah dibeberkan Muh Hatta mantan Kabiro Umum Pemprov Sulsel yang sudah dicopot.
- Mutasi yang terjadi di Pemprov gaduh, melanggar PP, menimbulkan banyak masalah. Keputusan, kebijakannya bukan lagi melanggar tapi menabrak aturan. Disini sudah kelihatan bahwa Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagubnya tidak mengerti tata kelola pemerintahan sekelas provinsi. Karena selalu keliru, salah mengambil keputusan.
- Mantan Ka Biro pembangunan DR. Jumras juga sudah mengungkap fakta di persidangan mulai mantu, adik, dan ipar Nurdin Abdullah bermain proyek. Lalu muncul surat dari pengusaha kontraktor bernama Anggu kepada Gubernur. Isinya terkait masalah proyek beritanya viral kemana mana. Padahal sebelum surat itu muncul jadi berita, Nurdin masih tampil di TVRI menyatakan Lillahi Taala, saya tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya kontraktor.
- Serapan APBD 2019 Rp 9,8 trilliun mandek. Coba kita berpikir jernih dengan logika akal sehat. Dimana letak kehebatannya Gubernur Nurdin Abdullah. Seharusnya kita balik bukan Gubernur hebat, tapi Gubernur heboh. Karena sudah memasuki bulan ke 10 faktanya hampir semua keputusannya menimbulkan banyak masalah.
Mungkin inilah salah satu keteledoran kita, memilih doktor bidang Agrikultur lalu mengurusi bidang pemerintahan, bidang yang teramat jauh tidak terkait dengan disiplin ilmunya. Sebelum jadi bupati Nurdin hanya seorang guru besar, yang hanya piawai memberi kuliah kepada puluhan mahasiswa di kelas, lalu dipaksa mengurusi jutaan rakyat Sulsel yang heterogen, dengan beragam keinginan dan aspirasinya. Pasti kalang kabut. Nurdin Abdullah juga masih ngotot menuliskan Professor di depan namanya. Padahal dia pasti tahu bahwa professor itu bukan gelar akademik, tapi pangkat akademik, ketika sudah tidak mengabdi harus ditanggalkan.
- Nasruddin Arif
- Pemerhati Fenomena sosial, politik
- Berdomisili di Makassar
