Diusul Gubernur, Perda Perseroda Buka Ruang Asing Kuasai Aset Perusda??

  • Whatsapp
Hotel Grand Sayang, Salah satu aset Perusda Sulsel. (Foto:Ist)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR, — Sejumlah aset Pemerintah Provinsi yang dikuasai Perusda dianggap sejumlah pihak sangat rawan diakuisisi pihak swasta asing, menyusul akan digodoknya peraturan daerah tentang perubahan Perusda menjadi Persero, Rabu (11/12/2019).

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah sejauh ini memang diketahui sangat getol untuk menggolkan Perda tersebut, tidak optimalnya pemasukan Perusda yang selama ini mengelola aset Pemprov disektor properti utamanya perhotelan dan pusat perbelanjaan menjadi alasannya.

Sekda Provinsi, Abdul Hayat Gani sendiri saat membacakan naskah penjelasan Gubernur atas Ranperda ini menyebut, harapan perubahan perusda menjadi Perseroda tidak lain dilatari atas kalah bersaingnya Perusda dalam bisnis properti, sehingga menganggap perlu Perda ini untuk dibuat untuk membuat perusda lebih bersifat profit motif.

Sementara Plt Direktur Perusda Sulsel, Taufik Fachruddin mengatakan perubahan status hukum perusda menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) ini memang diusulkan, mengingat terbatasnya Perusda selama ini.

Menurutnya dengan perubahan status ini nantinya, pihaknya akan mudah mendapatkan kegiatan usaha baik lokal maupun dari luar negeri, lantaran telah menggunakan payung hukum perseroan terbatas.

“Dengan menggunakan payung hukum perseroan, tentu bisnis-bisnis dari dalam dan luar negeri akan mudah untuk kami (bersaing),”ungkap Taufik lagi.

Olehnya kedepan jika Peraturan Daerahnya telah disetujui dan disahkan, Taufik mengaku Perseroda ini akan mudah membangun Holding Company dan menghasilkan banyak uang untuk menyumbang dalam PAD Sulsel nantinya.

Terpisah Demokrat Sulsel dalam pandangan fraksinya atas Ranperda usulan Gubernur ini menuntut Pemprov untuk menjamin tidak adanya penurunan kepemilikan saham pemprov nantinya.

Pasalnya dengan status Perseroan nantinya, Perseroda ini akan mudah membuka keran investasi pada swasta baik lokal maupun asing. Sehingga alih-alih menguntungkan, pemprov justru bisa buntung.

“Yah walaupun memang pada aturan Ranperdanya ada 51 persen saham wajib bagi pemprov sebagai pemengang saham dominan, tapi apakah ada jaminan tidak akan terjadi dilusi saham?. Makanya saya pikir jangan terburu-buru, kita tunggu dulu aturan soal Investasi,” ungkap Haidar Majid. (Dir)

Pos terkait

https://infosulsel.com/wp-content/uploads/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-26-at-22.10.45.jpeg