Pernah Kesandung Narkoba, Pelantikan Caleg Terpilih PPP Kota Makasar Menuai Protes

  • Whatsapp
Calek terpilih dari PPP Rahmat Taqwa Qurais menjalani proses gladi di gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (13/2/2020). RTQ akan dilantik Jumat (14/2/2020) menjadi anggota DPRD Kota Makassar.(FOTO: SUHANDI)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR-— Rencana pelantikan caleg terpilih DPRD Kota Makassar yang sempat kesandung narkoba, Rahmat Taqwa Qurais menuai protes dari Garda Nusantara Sulsel.

Politisi asal PPP itu rencananya akan dilantik di gedung DPRD Kota Makassar,  Jumat (14/2/2020) pagi. RTQ,  terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) 2 Makassar meliputi Kecamatan Sangkarrang, Wajo, Bontoala, Tallo dan Ujung Tanah dengan total suara 4.432.

Sebagai aksi protes terebut Garda Nusantara melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Makassar Jl AP Pettarani, Kamis (13/2/2020).

Aksi mahasiswa menentang pelantikan Rahmat Taqwa Qurais.

Bimbi, jendral lapangan para demonstran beralasan penolakan pelantikan RTQ karena yang bersangkutan merupakan terpidana kasus narkoba.

RTQ divonis 9 bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan putusan nomor 1534/pid.sus/2019/PN Mks. Bahkan ia masih menjalani proses hukumnya.

‘’Ini sangat ironis. Seorang pengguna narkoba diberi kesempatan menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu kami dari Gerakan Mahasiswa Garda Nusantara (GEMA GN) menyatakan sikap tegas menolak pelantikan RTQ yang telah terpidana kasus narkoba,” pekik Bimbi dari balik pengeras suara.

Tuntutan lainnya,  Ketua DPRD Kota Makassar diminta untuk segera mengirimkan surat permohonan PAW kepada PPP, agar tidak terjadi kekosongan kursi.

‘’Ketua DPRD Kota Makassar jangan mengambil tindakan yang dapat merusak citra lembaga parlemen,” tegas Bimbi lagi.

Untuk diketahui, RTQ ditangkap oleh tim Elang Resnarkoba Polrestabes Makassar di rumahnya Jl Barukang, Kecamatan Tallo Kota Makassar, pada 20 Agustus 2019 lalu.

Meski masih menjalani proses hukum Badan Musyawarah (Bamus) dan Pimpinan DPRD Kota Makassar sudah menjadwalkan pelantikan RTQ.

Pelantikan tersebut sesuai permintaan Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika (BBT), tertanggal 27 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Makassar.

Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Natsir saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Opi, sapaan karibnya menjelaskan DPRD Makassar telah menerima segala persyaratan. Di antaranya putusan PN Makasar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).(riel)

Pos terkait