INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Kebijakan program Kampus Merdeka kepada perguruan tinggi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menuai kontroversi. Program ini dinilai masih sebatas bingkai konsep pendidikan. Penjelasan teknisnya pun belum ada.
‘’Kampus Merdeka secara konsep bagus. Tapi, masih perlu dikaji. Karena petunjuk teknis belum ada. Kementrian Pendidikan juga masih memberikan kepada masing-masing institusi untuk menafsirkan terkait kebijakan program tersebut,” jelas Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (UNM), Ikhwan Maulana Haeruddin, Rabu (19/2/2020).
Menurutnya, yang akan bermasalah pada standardisasi dan kualitas pendidikan. Ia mencontohkan di UNM dan Unhas. Masing-masing menentukan standar yang berbeda.
‘’Konteks yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Sehingga memunculkan output yang berbeda pula. Saya rasa itu yang bisa kita kritisi untuk saat ini,” ungkap alumni The University of Newcastle, Australia ini.
Dosen Program studi manajemen Fakultas Ekonomi UNM ini pun memberikan dua poin penting terkait pro dan kontra yang harus dikritisi.
“Disyaratkan mahasiswa akan magang diluar kampus. Masalahnya, tempat magang di industri tidak berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang ingin magang. Mungkin ada saran yang bisa bersinergi dengan pemerintah, bagaimana kalau mahasiswa diarahkan ke desa-desa. Karena di kota terlalu padat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah di kota. Sehingga lebih baik diarahkan ke desa. Ini akan memberikan dampak yang lebih signifikan,” kata Wawan, sapaan dosen yang baru dilantik menjadi WD III FE UNM ini.
Ia menyebut, Kampus Merdeka, masih berstatus gambaran umum. Olehnya itu, ia berharap, petunjuk teknis dan penjelasan agar segera diturunkan.
“Kalau memang merdeka, ya seharusnya memang merdeka, kampus merdeka, orang merdeka, pikiran merdeka, pendidikan merdeka semua orang merdeka,” ujar Ikhwan.(andi/riel)
