INFOSULSEL.COM,MAKASSAR– Dampak pandemi Covid-19 membuat perekonomi terpuruk. Para pekerja utanya pekerja informal kehilangan penghasilan. Ribuan terpaksa berhenti kerja karena sepinya orderan. Karyawan swasta dirumahkan. Gaji bulanan dipotong 50 persen. Bahkan tak sedikit tanpa gaji. Juga banyak yang di PHK.
Sektor usaha kecil menengah (UKM) juga terpaksa tutup karena onjloknya omset. Pekerja pada usaha industri pariwisata ikut menjerit.
Melihat kondisi ekonomi kerakyatan kian tidak menentu, DPRD Kota Makassar menuntut Pemkot Makassar lebih tanggap dan segera menyalurkan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Keadaan saat ini sudah mengkhawatirkan. Masyarakat menjerit. Pemkot Makassar seharusnya peka dengan kondisi ini. Jangan memikirkan yang lain dulu. Apalagi lantik melantik. Tunda dulu itu,” tegas Abd Wahab Tahir, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar
kepada wartawan usai menghadiri rapat Konsultasi pimpinan DPRD Makassar dengan sejumlah pimpinan SKPD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait lanjutkan pembahasan penanganan Covid-19 di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (14/4/2020) siang.
Menurutnya, bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat terdampak covid-19 harus segera disalurkan.
“Tunggu apa lagi. Anggarannya sudah ada. Tinggal diekseskusi,” tambah
Ketua komisi yang mebidangi Kesejahteraan Rakyat itu.
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali. Ia bahkan mendesak, Pemkot Makassar segera mendistribusikan bantuan entah berupa sembako atau uang tunai, agar masyarakat tidak semakin terpuruk.
“Penyebaran virus mematikan ini membuat aktifitas perekonomian terganggu. Masyarakat resah karena harus dirumahkan. Pemkot seharus tanggap dan segera melakukan langkah-langkah strategis. Jangan lambat berpikir. Ini persoalan perut. Persoalan hajat hidup orang banyak. Kasian saudara-saudara kita di bawah menjerit,” timpal politisi yang akrab disapa ARA, ini.
Politis Partai Demokrat ini sempat menyoroti kinerja Dinas Sosial yang sangat-sangat lambat mengambil sikap menghadapi situasi saat ini. Ia bahkan mengingatkan sangat sampai bantuan sembako yang anggarannya diambil dari APBD disalahgunakan untuk kepentingan politik oknum bakal calon walikota Makassar.
“Kami anggota DPRD Makassar sudah menyerahkan anggaran reses Rp 10 miliar ke Pemkot Makassar untuk penanggulangan dampak covid-19. Itu belum termasuk anggaran lainnya. Totalnya Rp 143 miliar,” jelas ARA yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini.
ARA yang juga Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar juga mengingatkan kepada Pemkot Makassar agar pendistribusian bahan pokok kepada masyarakat miskin dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir yang ditemui INFOSULSEL.COM mengaku akan segera mendisribusikan sembako tersebut ke masyarakat.
“Kami tinggal menunggu SK Parsial dari Walikota. Kalau sudah keluar kami diatribusikan secepatnya tidak perlu lagi tunggu tanggal 21 April,” kata Mukhtar Tahir.(riel)
