Bareng Alumni, UMI Bedah UU Corona dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

  • Whatsapp

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Universitas Muslim Indonesia (UMI) tidak ketinggalan membicarakan secara serius persolan negara. Sebagai perguruan tinggi terkemuka berkareditasi intitusi ‘A’ pertama di luar Pulau Jawa, UMI menjadi salah satu instrumen penting menentukan kemajuan bangsa.

Setelah mengkonsolidasikan alumni untuk kemajuan kampus kedepannya, UMI bersama alumninya kini membedah topik penting yang sedang hangat dibicarakan hari ini, adalah Coronavirus Disease (Covid-19) dengan kacamata dampak ekonomi.

Diskusi tematik virtual bertajuk ‘Peraturan Perundang-undangan/ Perpu (sekarang UU) Nomor 1 Tahun 2020 dan Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Covid-19’ ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor (WR) III UMI Bidang Kemahasiswa dan Hubungan Alumni, Prof. Dr. La Ode Husen.

Dalam kesempatan itu, WR III UMI menyapa alumni dan mahasiswa dengan menyebut nama serta angkatan, fakultas dan mempertanyakan lokasi saat ini dan berharap agar seluruh alumni UMI dilindungi oleh Allah SWT di masa pandemi saat ini.

“Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Saya berterimakasih kepada seluruh alumni yang secara serius membahas peroalan hari ini. Kita semua memang harus ambil bagian demi kemajuan bangsa dan negara,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukuk UMI ini.

Kegiatan diskusi yang dipandu oleh Wakil Dekan III Fakuktas Ekonomi dan Bisnis UMI, Dr. Syamsuri Rahim., SE., M.Si ini menghadirkan pemateri dari kalangan alumni yakni, Dr. Mukhtar Adam (Dosen FEB UNKHAIR), Ruksamin., S.T (Bupati Konawe Utara), dan Ir. H Kamrussamad., S.T., M.Si. (Anggota Komisi XI DPR-RI).

Dalam pemaparannya, H Kamrussamad menjelaskan beberapa materi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini telah disahkan menjadi Undang Undang.

Ia menilai bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah merubah sistem 2 kebijakan fundamental di bidang keuangan. “Dalam Perpu Nomor 1 ini harus kita akui telah merubah sistem kebijakan keuangan negara dan Industri Keuangan Nasional,” ujarnya.

Alumni Fakultas Teknologi Industri itu juga menambahkan, kedua kebijakan itu menjadi inti dalam pembahasan Perpu tersebut dan melibatkan institusi besar di dalam.

“2 kebijakan Pokok pembahasan inti dalam perpu itu, melibatakan 4 institusi besar di dalamnya, yakni Bank Indonesia (BI) selaku pengendali kebijakan monoter dan inflasi, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan, LPS sebagai penjaminan, dan Menteri Keuangan sebagai pembendaharaan kita, itu semua tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan,” tambahnya.

Lanjut ia juga mengungkapkan, banyak pihak yang menilai Perpu ini akan berpotensi untuk bisa melahirkan Century baru.

“Sejarah pemerintahan kita pernah mengajukan Perpu yang sama, pernah diajukan oleh Presiden SBY tahun 2008 waktu itu ada krisis monoter, tetapi parlemen menolak perpu itu, yang berujung menjadi kasus Century, sehingga banyak pihak yang mengajukan Yudisial Review ke mahkamah Konsttitusi, karena beberapa pasal memberikan imunitas terhadap KSSk dan seluruh pejabatnya, di pasal 27, ayat 1,2 dan 3 memberikan perlindungan hukum, dan merubah fungsi mereka,” tuturnya.

Setelah Kamrussamad, giliran narasumber lain yang berbicara. Semua peserta terpantau serius mengikuti alur pendiskusian hingga usai.

Seluruh peserta hingga narasumber berharap akan terus ada diskusi tematik yang membedah isu terbaru yang ada di Indonesia.

red: gun

Pos terkait

https://infosulsel.com/wp-content/uploads/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-26-at-22.10.45.jpeg

Tinggalkan Balasan