INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Hj Nurul Hidayat menegaskan sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf diminta untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan.
Menurut Nurul Hidayat, walikota Makassar tidak boleh diintervensi dan diekspansi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jangan takut mengambil tindakan kebijakan-kebijakan. Kami DPRD Kota Makassar selalu ada di samping eksekutif.
Semoga Pj Wali Kota yang baru bisa melanjutkan kerja-kerja Pj yang lama (Iqbal Suhaeb) dan bisa jauh lebih baik mengutamakan kepentingan warga masyarakat,” kata Nurul, Kamis (14/5/2020).
Nurul menambahkan, kepada walikota baru yang dinakhodai oleh mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin itu menjalankan roda pemerintahan dan segera mencari solusi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Semoga bisa menjalankan amanah sebagaimana yang diharapkan masyarakat Kota Makassar. Memang bukan hal yang mudah dalam menjalankan tugas di tengah pandemi Covid 19,” ucap legislator kelahiran 7 Januari 1969, ini.
Menurut wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) V Makassar meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate (Mamarita) banyak hal yang perlu dibenahi dalam roda pemerintahan sebelumnya. Diantaranya, mempercepat pendistribusian sembako pada warga yang terdampak Covid-19, ketersediaan APD dan obat-obatan di rumah sakit.
“Mencari solusi untuk memutuskan mata rantai Covid-19, protokol di sini harus berperan aktif mengingatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, mulai dari keluarga sendiri hingga tingkat RT dan RW,” tutur Nurul.
Ia juga berharap agar Yusran bisa bersinergi dengan pihak legislatif (DPRD).
“Jangan menyepelekan legislatif. Jalankan aturan-aturan sebagaimana mestinya. DPRD adalah mitra kerja Wali Kota. Kita bukan wilayah kerajaan yang dipimpin oleh raja yg bisa memerintahkan semua wilayah yang bukan ranahnya,” tegas ibu tiga anak ini. (andi/riel)
