INFOSULSEL.COM, GOWA — Keluarga Tallasa, akhirnya bisa tersenyum. Sebab, paket sembako yang dijanjikan Pemerintah Daerah (Pemda) Gowa bisa sampai ke tangannya. Bantuan tersebut diterima Sabtu (2/5/2020). Itupun setelah pengurus Ikatan Wartawa Online (IWO) yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penyaluran sembako dari pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di setiap daerah, turun tangan.
Warga Desa Bontobontoa Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini nyaris putus asa. Sebab, sejak di PHK dari tempatnya bekerja akbiat pandemi Covid-19, ia tak lagi punya penghasilan. Sementara ia harus menanggung tiga anak, istri dan ibunya yang sudah tua.
Selama ini Tallasa mengaku tidak pernah mendapat bantuan jenis apapun yang dari pemerintah. Seperti BLT, KIS, PKH, dan lain lain. Jangankan bansos, selama 20 tahun ber-KTP Gowa, sensus penduduk pun tak pernah ia rasakan.
“Saya kena PHK akibat wabah covid-19 dan hanya menerima gaji terakhir. Itu pun sudah habis untuk menutupi kebutuhan sehari- hari,” ujar Tallasa, lirih.
Di keluarganya Tallasa merupakan tulang punggung. Bebannya makin berat sejak ayahnya meninggal dunia tiga tahun lalu. Kini ia tinggal berdua ibunya yang sudah tua.
Sejak di-PHK, untuk menopang hidupnya Tallasa bekerja serabutan. Ia hanya berharap upah harian. Tapi dalam kondisi pandemi Covid-19 ia tidak tiap hari bekerja.
“Sejak di PHK, saya tak lagi terima upah. Saya bingung harus bagaimana. Apalagi ibu saya juga sudah tua. Sementara kebutuhan cukup banyak. Untuk makan saja susah, apalagi untuk bayar tagihan listrik,” keluh Tallasa.
Yang dia khawatirkan aliran listrik di rumahnya diputus. Sebab tagihan listrik bulan April belum dia bayar. Dia berharap bisa mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Tapi ternyata tidak bisa. Sebab listrik di rumahnya tidak masuk kategori subsidi karena masuk jenis pelanggan R1M.
“Saya baru tahu kalau ada kode tertentu yang masuk kategori subsidi. Sementara listrik di rumah saya kode R1M, tidak bersubsidi,” ujarnya.
Tallasa menempati sebuah rumah semi permanen. Dinding rumahnya hanya sekitar 1 meter berdinding tembok. Selebihnya tripleks usang yang sudah bolong-bolong. Karena tak lagi bekerja sejak di-PHK ia belum membayar tagihan listriknya.
Untuk pembayaran listrik bulan April dia harus membayar Rp 400-an ribu. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Yang dia khawatirkan kalau listriknya diputus oleh PLN karena tidak mampu lagi membayar.
Tallasa nyaris putus asa. Namun ia mendapat kabar kalau IWO Sulsel bekerja sama dengan KPK hadiri untuk memfasilitasi warga yang belum kebagian bantuan sosial. Ia pun menghubungi nomor hotline pengaduan IWO Sulsel.
Sebelumnya Tallasa mengaku sudah beberapa kali melapor ke RT. Bahkan sudah ke kelurahan dan kecamatan menyerahkan KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu. Namun tidak ada jawaban pasti.
“Terimakasih IWO Sulsel yang menerima aduan saya. Alhamdulillah hari ini kami menerima bantuan dari pemerintah,” katanya sembari bersujud syukur.
‘’Orang-orang kecil seperti Tallasa masih banyak di luar sana. Mereka ini selalu menjadi korban karena kerakusan oknum aparat pemerintahan yang menyelewengkan uang rakyat demi kepentingan pribadinya,” kata penggiat anti korupsi Djusman AR.
Tallasa berharap semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu agar semua manusia bisa menjalani kehidupan normal lagi.
Ketua IWO Sulsel Zulkifli Thahir, SE menegaskan kepada masyarakat ataupun lembaga yang menemukan indikasi penyimpangan penyaluran maupun pengelolaan bansos covid-19 baik itu berasal dari pemerintah maupun swasta segera menghubungi hotline mobile pengaduan bansos covid-19 IWO Sulsel (085255580070 – +62 811-4442-888 – 08114094007)
‘’Semua pengaduan akan kami tindak lanjuti. Jika aparat pemerintah tidak merenspon kami langsung menghubungi KPK untuk diproses,” tegas Bang Cule’, sapaan wartawan senior yang juga menjabat Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Sulsel ini. (riel)
