INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar kembali menyoroti tentang kebijakan jaminan sosial di sektor pelayanan kesehatan untuk masyarakat kalangan yang kurang mampu.
Hal itu ditegaskan dalam rapat badan anggaran (Banggar) bersama jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di ruang paripurna, Rabu (22/7/2020).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo meminta Dinas Sosial mengevaluasi kebijakan terkait jaminan sosial terutama pada sektor kesehatan kepada masyarakat.
“Hal yang mutlak yang perlu di lakukan, dan disinilah yang dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk masyarakatnya yang kurang beruntung,” ujar Hasanuddin.
Politisi PAN ini menyebut saat ini banyak masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS akibat terpuruknya ekonomi masyarakat.
Olehnya, Leo meminta kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Kadinsos, Mukhtar Tahir untuk memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga yang terdampak Covid-19.
“Masyarakat layak mendapatkan KIS dan mau berobat dia terpaksa ambil BPJS. Nah kini saat mereka mau berobat rutin karena tidak mampu membayar iuran,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadinsos, Mukhtar Tahir bakal menindaklanjuti temuan dari Dewan tersebut, ia bakal mengkomunikasikan kepada pihak BPJS dan pihak terkait lainnya.
“Kita akan coba komunikasi dengan BPJS,” tegasnya, Rabu (22/7/2020). (andi)
