INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pemilihan kepala daerah di Kota Makassar tinggal beberapa bulan lagi. Pagelaran yang dilaksanakan di tengah gempuran Pandemik Covid-19 ini masih mencuat kotroversi dan berbagai perdebatan di mana-mana.
Tidak sedikit yang menginginkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda demi mencegah ledakan klaster baru Covid-19 di Pilkada. Namun tidak sedikit pula yang mengingkan agar Pilkada Serentak tetap dilanjutkan.
Ketua Network for Indonesia Democrazy Society (Netfid) Sukrianto Kianto Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sederet hal penting dalam Pillkada Serentak 2020, khususnya bagi peserta Pilkada dan penyelenggara Pilkada.
Keempat Paslon, kata Sukrianto, perlu berperan aktif dalam menciptakan Pilkada Kota Makassar yang kondusif, damai dan patuh pada protokol kesehatan di tengah pandemi Covid 19.
“Pelaksanaan pilkada 2020 perlu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pilkada jangan dipandang hanya sekadar pemenuhan hak demokrasi, namun jaminan dan perlindungan kesehatan di tengah Covid 19 wajib dipatuhi oleh siapapun yang ingin menyukseskan pilkada 2020 sesuai dengan ekspektasi kita bersama” tegas Sukrianto, Senin (28/9/2020).
Untuk mencapai hal itu, disebutkan Alumni Fakultas Hukum UMI itu, perlu ditekankan nilai-nilai kearifan lokal sipakalebi, sipakaine dan sipakatau.
“Kearifan lokal jangan hanya sekadar dijadikan politik kosmetik. Perlu diwujudkan tindakan dan sikap sehingga pelaksanaan pilkada di kota Makassar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama” tambahnya.
Dan yang tidak kalah penting menurut Sukrianto, adalah keseriusan menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk semua pihak terlibat. Ini demi memastikan keselamatan warga negara dari ancaman Covid-19 yang sampai saat ini masih belum memiliki titik akhir penanganan.
Jika komitmen penerapan Covid-19 masih terbilang setengah hati, ditegaskan Sukrianto, tidak ada pilihan lain kecuali menunda penyelenggaraan Pilkada.
“Kita ketahui bersama bahwa setelah Ketua KPU RI Arif Budiman dinyatakan positif dan menyusul Ketua KPU Sulsel Faisal Amir, ini menjadi alasan nyata bahwa kecenderungan penerapan Protokol Kesehatan masih terbilang kurang serius. Sehingga, ini ancaman yang nyata bagi kita semua,” tutup Uki, sapaannya.(nw)
