INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pj Walikota, Rudy Djamaluddin menegaskan, bakal mengusulkan penundaan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar apabila pasangan calon (Paslon) melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada setiap tahapan berlangsung.
“Pemerintah pusat mengizinkan digelar Pilkada, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan,” tegas Rudy di Posko Induk Gugus Tugas Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Sabtu (19/9/2020)
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma berpandangan, sikap Pj walikota tersebut dapat dimaklumi untuk memastikan masyarakat tidak terdampak pandemi akibat Pilkada.
“Sikap tersebut dapat dimaklumi dalam kerangka berupaya untuk memastikan masyarakatnya tidak terdampak oleh kondisi pandemi akibat pilkada,” ucap Sukri kepada infosulsel.com, Sabtu (19/9/2020) malam.
Kata Sukri, kewenangan Pj walikota hanya bisa memberikan usulan, kemudian diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menegaskan, sikap Pj walikota soal ancaman penundaan Pilkada sudah tepat. Sebagai upaya mengingatkan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan saat tahapan Pilkada berlangsung.
“Saya melihat ini bukan ancaman tapi peringatan bagi semua pihak untuk lebih peduli pada kondisi pandemi. Apalagi Pj Walikota saya kira sangat paham rentang kewenangannya terkait dengan pilkada serentak yg berada dalam rezim aturan pemerintah pusat,” jelas Sukri.
“Karena jika kondisi tanpa perhatian yang sungguh-sungguh terhadap protokol kesehatan maka Pilkada bisa berpotensi menjadi ruang penyebaran covid massal,” lanjut Sukri.
“Untuk menghindari kondisi tersebut maka, sikap Pj walikota ini merupakan peringatan yang bisa jadi jika tidak diindahkan memang dapat berujung pada kondisi yang dapat memaksa pilkada tertunda, terutama jika kondisi pandemi sulit untuk dikendalikan,” pungkas Sukri.
Sementara itu, Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 sangat berpotensi munculnya kluster baru covid-19. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan penundaan Pilkada.
Terbaru, dalam data KPU per 10 September 2020, sebanyak 60 bakal calon dan wakil kepala daerah serta 96 petugas di Boyolali terpapar Covid-19.
“Kemarin Ketua KPU RI juga terpapar. Sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Kota Makassar untuk menghadiri kegiatan konsolidasi KPU 12 Kabupaten/Kota se- Sulsel. Hari ini juga Ketua KPU Sulsel juga dinyatakan positif terpapar Covid-19,” ujar Anwar kepada INFOSULSEL.COM, Sabtu (19/9/2020).
“Tidak menutup kemungkinan sejumlah anggota KPUD di Sulsel juga terjangkit karna berada satu forum dengan Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir,” tandas Anwar lugas. (andi/riel)
