INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Insiden berdarah yang terjadi depan Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2020) malam disayangkan banyak pihak. Insiden ini dinilai mencederai Pilkada damai yang digaungkan oleh seluruh elemen.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar menyatakan peristiwa kriminal tersebut di luar ranah teknik pelaksanaan debat dan murni domain kepolisian.
“Itu tidak terkait dengan sukses tidaknya pelaksanaan debat. Yang mempengaruhi sukses atau tidaknya debat. Insiden yang terjadi itu murni domainnya kepolisian,” jelas Gun sapaanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (8/11/2020).
Gun membantah alasan pelaksanaan debat dilaksanakan di Jakarta karena alasan keamanan.
“Ini hanya untuk menghindari potensi kerumunan massa yang besar oleh masing-masing pendukung Paslon. Makanya kita putuskan pelaksananya di Jakarta. Karena, tentu akan ada partikel hukum, ada potensi untuk berkerumunnya masa. Apalagi debat pertama kemarin itu bisa dibilang momentum pertama bertemunya paslon pasca eskalasi di Pettarani,” jelas Gun.
Gun mengakui ketakutannya bukan persoalan keamanan. Karena ia yakin kepolisian bisa mengatasi.
“Sebenarnya lebih pada kemungkinan kerumunan yang besar, dan itu terbukti. Di Jakarta saja yang jauh dari massa pendukung kandidat tetap ada berkumpul meskipun tidak terlalu besar,” tambahnya.
Terkait insiden penikaman terjadi, bakal menjadi evaluasi menentukan jadwal formal, termasuk pelaksanaan debat Pilwalkot putaran kedua.
“KPU belum mengambil opsi kembali ke Makassar untuk debat kddua. Kami masih mempertimbangkan alasan potensi massa. Tapi tetap kami akan melakuka evaluasi terhadap debat pertama,” ucapnya.
Bagi KPU Kota Makassar keamanan dan menghindari insiden seperti yang terjadi di luar studio Kompas TV pada debat pertama jadi prioritas.
“Kami minta pihak kepolisian bisa menjaga dengan baik. Tentu ada upaya-upaya prefentif yang dilakukan sebelum peristiwa yang kita tidak inginkan bersama terjadi. Itu harus kita lakukan antisipasinya,” tegasnya.
Secara kelembagaan, menurut Gun, KPU turut perihatin dan berbelasungkawa atas insden berdarah yang menimpa Mus, salah satu pendukung paslon nomor urut 2, Appi-Rahman.
“Kalau insiden kemarin itu kan sebenarnya domain kepolisian. Kalau kami KPU Makassar tentu turut prihatin dan turut berduka atas insiden kemarin,” imbuh Gun.
Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sriwahyuningsih mengatakan, terkait insiden di Jakarta Bawaslu belum melakukan langkah hukum. Namun, pihaknya akan melakukan penelusuran siapa pelaku dan siapa yang menjadi korban.
“Kami belum melakukan upaya hukum. Tapi itu sudah jadi kewenangannya pihak kepolisian untuk melakukan proses. Tetapi, kami tetap melakukan penelusuran apakah pihak pelaku maupun korban adalah tim kampanye atau bukan,” jelasnya.
Saat ditanya soal sanksi bagi kandidat apabila oknum pelaku tersebut suruhan paslon, Sri belum mau menjawab dengan alasan menunggu hasil penulusuran dan bukti dari kepolisian.
“Sepanjang tidak terkait dengan pemilihan walikota Makassar, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan tidak bisa komentar soal itu,” kilah Sri. (andi/riel)
