INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menolak pengajuan pengalihan anggaran dana hibah pariwisata bagi industri hotel dan restoran dari tahun 2020 ke 2021 dari Pemerintah Kota Makassar.
“Iye ditolak, yah mau diapa lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah kebijakan dari pusat,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar Rusmayani Madjid, Senin, (25/1/2021).
Sementara, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengungkapkan bahwa dana hibah yang masih berada di kas daerah belum dikembalikan.
Alasannya, kata Rahmat didalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan anggaran dana hibah tersebut masih bisa diperhitungkan di Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Makassar.
“Tetapi kita tunggu dululah sampai bagiamana dengan ketentuan juknisnya. Ada saya baca di juknis bisa diperhitungkan di DAU kita,” ungkapnya
Dikembalikan atau di minta lagi untuk digunakan dana hibah tersebut, Rahmat mengaku masih menunggu perkembangan dan petunjuk dari Kementerian Pariwisata
“Jadi kita juga sambil tunggu transperan untuk DAU, sambil menunggu perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar Bidang Ekonomi dan Keuangan, William Lauren sangat menyayangkan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pariwisata yang dinilai lamban mengurus.
Akibatnya, bantuan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata ini kandas di kas daerah, karena ketidakcapakannya dalam mengurus adminitrasi.
“Jadi ini, pelajaran yang sangat berharga, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ini yang terjadi kita tdk bisa apa-apa lagi. Ini warning khususnya dinas terkait dan dinas-dinas yang lain,” ucap William sat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Selasa (26/1/2021).
Ke depan, kata dia, jika ada bantuan maka segera dilakukan verifikasi. “Jangan tiba masa, tiba akal. Kalau ada bantuan mau di cek lagi, itu butuh waktu, akhirnya kacau balau,” ungkapnya.
Lanjutnya William, proses administrasi khususnya SKPD terkait itu harus dibenahi, harus terstruktur. Ia meminta ke depan, apabila ada bantuan langsung segera dilakukan verifikasi, karena menggunakan waktu cukup banyak.
“Mulai sekarang by sistem sehingga data-data di sistem itu sudah jelas. Bahkan pelaku usaha itu seperti di hotel ke depan itu harus ada award. Hotel-hotel yang betul membayar pajak yang baik dan benar dan lengkap dengan mengikuti aturan yang baik.”
“Itu semau harus ada by sistem. Membuat klarifikasi-klasifikasi, sehingga kedepan itu sudah selesai tidak perlu lagi kasat-kusut tiba-tiba banyak perusahaan yang tidak punya TDUP. Baru disuruh bikin. Kenapa tidak kemarin-kemarin dikerjar itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar dituding menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata dari kementrian.
Hal itu terlihat dari lambannya Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meneken permohonan dana hibah yang diajukan oleh pihak industri pariwisata.
Pasalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah senilai Rp 3,3 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Kota Makassar mendapat jatah sebanyak Rp48 milliar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David meminta Pj wali kota tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota. Sebab, selama pandemi Covid-19 industri perhotelan dan restoran ikut terimbas dampaknya.
“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah, 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash, mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” kata Mario David.
Ia menyebut bantuan dana tersebut terkendala masalah administrasi. Sebab itu, Mario mendesak Pj Wali Kota Rudy segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran tersebut.
“Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang Covid-19 jadi koordinasinya kurang bagus,” tuturnya.
Mario menyebut, sebanyak 1.239 restoran dan 448 hotel yang sedang terpuruk dan beberapa karyawannya di rumahkan akibat pandemi Covid-19. (andi)
