Nurul Hidayat: Akibat Pembatasan Jam Malam, Banyak Pelaku Usaha Mengeluh

  • Whatsapp

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PKM) hingga 9 Maret mendatang.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Makassar, Nurul Hidayat mengungkapkan keputusan untuk kembali memperpanjang jam malam hanya akan mematikan usaha yang banyak beroperasi di malam hari.

Muat Lebih

Seperti toko, mall, cafe, warkop, rumah makan dan THM. Sebab pelaku usaha ini diwajibkan untuk berhenti menjalankan usaha di atas pukul 22.00 Wita.

“Kita tahu tidak sedikit pelaku usaha di Makassar yang baru bisa jalan bisnisnya dan mendapatkan banyak pemasukan ketika di malam hari. Sejauh ini saja sudah banyak pelaku usaha yang mengeluh,” katanya di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (23/2/2021).

Politisi Golkar itu menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto tidak memasukkan Provinsi Sulsel termasuk Kota Makassar sebagai wilayah yang wajib menerapkan pemberlakukan jam malam seperti kebijakan Pemkot Makassar yang terus memperpanjang PPKM.

“Setahu saya itu hanya 7 provinsi yang diinstruksikan untuk PPKM, Sulsel itu tidak masuk. Hanya Pulau Jawa dan Bali yang prioritas,” ungkap Nurul.

Nurul mengatakan, curva penyebaran Covid-19 di Sulsel yang terus menurun, kegiatan ekonomi harusnya sudah harus sedikit dilonggarkan.

“Sebab selain masalah kesehatan, masalah ekonomi juga tidak boleh diabaikan,” tandasnya.

Ia juga mengatakan sejauh ini penerapan PPKM juga terbilang tidak efektif, hanya sekedar aturan untuk dipatuhi tanpa memikirkan aspek lain, utamanya ekonomi.

“Ini semacam aturan yang sekedar dilempar untuk dipatuhi masyarakat, namun tidak memperhatikan dampak panjangnya kepada mereka yang harus berjuang untuk mengisi perut agar tidak kosong,” tutupnya.

Merujuk dalam aturan PKM di Makassar, jam operasional kini dibatasi hingga pukul 22.00 WITA. Kebijakan ini berlaku untuk fasilitas umum, toko, mall, cafe, warung kopi (Warkop), rumah makan, dan game center.

Selain itu, para pelaku usaha yang masuk dalam kebijakan itu diminta untuk memperketat protokol kesehatan (Prokes). Para Camat dan Lurah pun diminta untuk memetakan titik keraimain dan mencegah potensi penularan di tempat tersebut.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengklaim pembatasan yang dilakukan berhasil menurunkan penyebaran virus Covid 19.

“Ini kan sudah mulai kelihatan ada pengendalian, sudah mulai kelihatan menurun, baik korban meninggal maupun yang terpapar,” ujarnya belum lama ini. (andi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan