Dishub Makassar Minta Dirut PD Parkir Bentuk Tim Terpadu

  • Whatsapp
Kepala Dinas Perhubungan kota Makassar, Mario Said.(FOTO; ARIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Mario Said meminta Dirut Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan terminal bayangan.

Menurut Mario, penindakan terminal bayangan harus datang dari PD Terminal Makassar Metro sebagai leading sektor.

Muat Lebih

“Kita tidak memiliki kewenangan untuk itu (penindakan) karena di sana tanahnya Provinsi. Sehingga PD Terminal harus segera membentuk tim terpadu,” ungkap Mario, Selasa (23/2/2021).

Lebih lanjut Mario mengatakan, jika tim sudah terbentuk, pihaknya siap membantu dengan menyiapkan personel dari Dishub Makassar. Apalagi terminal masuk kewenangan provinsi.

“Begini, itu terminal, kendaraan yang beroperasi plat hitam, kedua itu antar daerah, kewenangan provinsi atau balai,” jelas Mario.

Bagi Mario, terminal seharusnya dikelola secara maksimal, baik sarana dan prasarana. Sehingga angkutan umum bisa tertarik memasukkan kendaraan di dalamnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro Arsony menyatakan terminal bayangan banyak merugikan Pemerintah Kota Makassar Makassar.

Sebab itu, ia meminta terminal tersebut segera disterilkan dengan tindakan tegas dari pemerintah.

“Saya berharap ke depan akan ada inisiasi pihak Dishub dan Lantas sama-sama berpikir bagaimana kemudian memberantas,” kata Arsony.

Selain merusak pandangan, terminal bayangan dianggap menjadi penyebab kemacetan di Makassar. Akibatnya, Terminal Daya dan Malengkeri diharapkan tatanan kota bisa diperbaiki ke depan.

“Tidak bisa kita diami, banyak faktor yang saya rasa merusak pandangan. Kedua, seharusnya terminal itu berfungsi sebagai alat pengurai solusi masalah kemacetan di Makassar,” tuturnya.

Arsony meminta semua pihak sadar dengan mengaktifkan kembali fungsi terminal dengan menegakkan kembali regulasi. Bila itu teratasi, ia mengatakan problem lain seperti kemacetan tidak akan muncul. 

“Padahal dari sebuah riset menjelaskan penyebab kemacetan di Makassar 40 persen itu karena terminal tidak berfungsi dengan baik, baik di Malengkeri maupun di Daya,” bebernya.

Arsony pun meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisan agar penindakan bisa maksimal.

“Penegakkan Perda, pelarangan bongkar muat di luar terminal. Kan UU bunyi seperti itu. Lantas, Dishub dan Satpol PP. PD Terminal cuma menunggu hasil dari penegakkan aturannya,” kata dia.

“Jadi saya pikir bahwa kita ini harus menginisiasi, kita pihak yang sangat berkepentingan. Karena kita hanya bisa menjalankan dan mendapatkan dari retribusi itu. Jadi di 2021 itu kita coba,” demikian ungkap Arsony. (andi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan