Menurut Husunul, di balik kebijakan Pemkot Makassar, Prof Rudy Djamaluddin selaku Pj Waliota tidak memberikan solusi kepada pekerja yang terdampak.
“Pelaku usaha sangat merasakan dampaknya. Mereka tidak keberatan jika usaha mereka ditutup. Tetapi pemerintah harus memperhatikan nasib ribuan karyawan. Mereka juga butuh hidup yang layak. Sama seperti para pejabat yang menikmati gaji dari uang rakyat. Kalau tempat mereka bekerja ditutup, mereka mau makan apa,” tanya Husnul yang juga Ketua Sapma PP Makassar ini dengan lantangnya.
Selain meminta PPKM dicabut, para penganjuk rasa juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Makassar.
‘’Jangan hanya satu pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Ratusan pekerja usaha industi pariwisata ini sempat ditemui perwakilan Pemkot Makassar, Haeruddin. Kepala Kesbangpol Pemkot Makassar ini menjelaskan Rudy Djamaluddin tidak bisa menemui para pendemo karena sedang berada di Jakarta mengurus dana hibah pariwisata.
Hibah Pariwisata adalah dana bantuan yang disalurkan bagi Pemda dan Industri Pariwisata untuk kalangan hotel dan restoran, agar dapat meningkatkan kualitas protokol kesehatan berbasis CHSE.
Penjelasan Haeruddin tidak membuat para pendemo puas. Orasi terus dilakukan. Bahkan para pengunjuk rasa melakkan aksi memutar musik bersama sejumlah disk jockey (DJ) di atas mobil tronton. Iringan musik keras ini membuat para pekerja bergoyang di halaman kantor walikota Makassar.
Sebelumnya ribuan karyawan dari sejumlah usaha industri pariwisata di Makassar juga melakukan unjuk rasa di Balai Kota Makassar, Kamis (13/8/2020). Aksi ini buntut belum adanya izin beroperasi dari Pemkot.(riel)
