INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —DPRD Kota Makassar meminta Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengevaluasi OPD yang serapan anggarannya rendah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi triwulan pertama, ada 30 OPD yang mendapat rapor merah. Serapannya di bawah 10 persen. Bahkan ada yang di bawah 8 persen.
Bahkan, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rapor merah, sebagian besar adalah OPD yang mengelolah anggaran besar. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dari Rp827,86 miliar anggaran yang dikelola, baru sekitar Rp17,05 miliar yang terserap.
Begitu pun dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), baru Rp25 miliar anggaran yang terserap dari total Rp572 miliar anggaran. Termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari Rp551 miliar anggaran, baru Rp4,6 miliar yang terserap.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi. Pemerintah kota diminta segera bertindak.
“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen serta dikondisikan di tengah pandemi virus korona ini,” ujar dia kepada wartawan.
Legislator PDIP itu meminta agar para OPD tidak terlena dengan adanya krisis pandemi Covid-19 sehingga ogah untuk bekerja menjalankan rancangan kerja yang telah dibuat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menegaskan akan menjadwalkan pemanggilan OPD yang serapan anggarannya cukup rendah untuk dievaluasi.
‘’Kita akan mempertanyakan apa saja yang menjadi problem. Kendalanya ada di mana. Ini harus jadi fokus utama kita,” ucap dia.
Lambatnya serapan anggaran pada sejumlah OPD, kata William, pada umumnya karena alasan pandemi Covid-19 sehingga banyak kepala dinas beralasan kegiatan tak bisa dijalankan.(andi/riel)
