INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Wacana penundaan Pemilu 2024 di tengah kondisi pandemi dan ekonomi yang belum pulih dinilai sebagai upaya memperburuk tatanan negara. Perpanjangan masa jabatan presiden ini pun dinilai akan merusak semangat reformasi.
Ketua DPC Partai Demokrat kota Makassar Adi Rasyid Ali menegaskan menolak usulan ini karena tidak ada alasan yang kuat sama sekali untuk menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
‘’Alasan apapun, tidak ada dasarnya sama sekali untuk memperpanjang masa jabatan presiden,” pekik ARA, sapaan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, ini.
Menurut legislator tiga periode DPRD Makassar ini, jika masa jabatan presiden ditambah dan pemilu ditunda itu sama saja memperkosa hak-hak rakyat.
‘’Ini melanggar konstitusi negara kita. Apapun alasannya, jangan mencari-cari alasan agar menunda pemilu. Apalagi dikaitkan dengan covid dan ekonomi. Bagi saya itu hanya dagelan polirtik murahan para politisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan eksekutif dan legislatif,” tegas ARA.
ARA mengingatkan secara historis sebelum era reformasi dan saat orde baru berkuasa saja, pemilu tidak pernah diundur.
‘’Malah pada zaman orde baru, pemilunya tetap lima tahun. Hanya Pak Harto bisa terus berkuasa sampai 32 tahun, itu karena memang tafsir konstitusi soal periodesasi masa jabatan presiden saat itu tak dibatasi,” jelas ARA.
Setelah reformasi menurut dia, maka masa jabatan presiden akhirnya dikoreksi, dibatasi menjadi hanya dua kali.
‘’Koq sekarang, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, masa jabatan presiden ingin ditambah melalui upaya akal-akalan penundaan pemilu. Ini jauh lebih mengerikan dari orde baru,” cetus ARA.
ARA menilai upaya penundaan pemilu adalah cara untuk memperpanjang masa jabatan presiden. ‘’Kalau ini terjadi maka negara ini ibaratnya sedang mencoba untuk membuka kotak pandora yang akan mengeluarkan banyak keburukan yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara,” katanya.
‘’Ini sama saja kita kembali ke zaman yang bisa jauh lebih mengerikan ketimbang zaman orde baru. Kita seperti kembali ke rezim despotik yang melahirkan banyak kesewenang-wenangan,” sebut ARA.
Menurutnya, justeru di era modern seperti sekarang ini seharusnya berpikir moderen juga. ‘’Kita harus berpikir jauh kedepan. Kalau itu dipaksakan bukannya kita berpikir maju, justeru sebaliknya kita malah berpikir mundur ke belakang,’’ katanya.(riel)
