INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menerima kunjungan Ketua KPU Makassar Farid Wadji di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat (3/6/2022). Farid yang didampingi dua komisioner KPU, Romy Harminto dan Gunawan Mashar menemui Rudianto Lallo guna membahas data pemilih 2024.
“Banyak hal yang harus dibenahi bersama dengan KPU, legislatif dan eksekutif. Diantaranya tentang data daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu tidak selaras dengan data Dinas Kependudukan dan Capil (Dukcapil) dengan KPU Makassar,” ujar Rudianto Lallo.
Legislator dua periode itu menginginkan pemilu di Makassar harus berjalan sehat, damai dan adil. Olehnya itu ia menekankan hal yang paling utama dibenahi oleh pemerintah dan penyelenggara adalah data. Perbedaan data dianggap dapat merusak jalannya demokrasi.
“Kami inginkan KPU dan Dukcapil sejalan. Datanya selaras. Jangan ada yang datanya 1 juta pemilih ada yang kurang. Ini akan menjadi pertanyaan yang dapat menimbulkan konflik jika dibiarkan berlarut-larut,” tegas RL.
Ketua KPU Makassar Farid Wadji membenarkan data KPU dengan Dukcapil masih berbeda. Keterlibatan DPRD sangat diharapkan untuk menjadi jembatan agar komunikasi dapat berjalan baik.
“Kita harapkan sinergitas KPU dan Dukcapil maksimal. Jujur, saya sampaikan ada banyak data yang kami miliki penduduknya tidak di Makassar. Bahkan tidak pernah ada. Hal kecil seperti ini mesti dilakukan rembuk bersama,” kata Farid.
Ia menceritakan sejumlah pengalaman aneh saat mendata warga. Disebutkan beberapa rumah telah memiliki 5-6 kartu keluarga (KK) didalamnya. Tetapi pemilik rumah yang sesungguhnya tidak tahu menahu soal warga yang tercatat.
“Jadi satu rumah dengan banyak KK di dalamnya hal yang biasa, tapi yang aneh jika pemilik rumah sesungguhnya tidak tahu ada KK selain dirinya. Ini kami anggap fiktif. harus didiskusikan bersama dan kasus ini banyak di Makassar,” ujarnya.
Farid juga menambahkan sering menemukan warga yang sudah meninggal puluhan tahun tetapi masih terdaftar sebagai pemilih tetap. Kasusnya hampir merata di seluruh kelurahan di Makassar.
“Jadi data orang mati itu tidak terlapor. Sehingga jika tidak didata dengan baik, maka ini mempengaruhi daftar pemilih tetap. Lagi-lagi hal ini kami ingin tuntaskan,” katanya.(riel).
