Polemik Rencana Pembangunan Jalur KA di Makassar
INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Rencanan pembangunan rel kereta api di utara kota Makassar jadi polemik. Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Kepala Balai Kereta Api beda pendapat.
Danny Pomanto menolak dilakukan secara at grade tapi elevated (layang). Di lain pihak Balai Kereta Api ingin memaksakan kehendaknya dibangun secara at grade.
“Bukan kereta apinya yang saya tolak tapi. Ini untuk kepentingan masyarakat Makassar. Apalagi sejak awal kita sepakat, jalur kereta api dengan cara elevated,’’ pekik Danny pada sesi jumpa media di Kantor DPRD Makassar, Senin pagi (18/7/2022).
Menyikapi hal tersebut Adi Rasyid Ali Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang mengkoordinir Komisi C menegaskan harus diambil langkah-langkah konkrit.
‘’Ini karna kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait. Antara Balai Kereta Api, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar,’’ jedlas ARA, sapaan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini.
Demi meredam polemik yang terjadi antara Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan pihak Balai Kereta Api ia mengusulkan agar diadakan rapat dengar pendapat (RDP).
‘’Panggil para pihak yang berkompeten. Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar harus duduk satu meja. Semua harus hadir agar ditahu apa masalah yang sebenarnya,’’ tegas ARA.
Menurut ARA, kisruh masalah ‘landed” atau “elevat” berarti ada yang tidak sinkron. Ini juga lanjut ARA akibat belum adanya RDTR wilayah kota makassar.
‘’harus dibicaraka baik-baik. Tidak boleh ada yang egois. Jaangan ada yang mau menang sendiri atau saling menyalahkan. Harus ada titik temu dan bersepakat,” katanya.
Apalagi menurut ARA, ini baru tahap pembebasan lahan yang kedepannya bisa mempengaruhi pada saat pembangunan rel kereta api.
‘’Komisi C harus segera memanggil para pihak. Minta dokumen siteplan dari awal. Termasuk apakah sudah ada amdal lalin dan lingkungan hidup. Termasuk apakah sudah ada kajian SKB-nya (studi kelayakan bisnis),’’ sebut legislator tiga periode DPRD Kota Makassar, ini.
ARA mengingatkan kepada semua pihak tidak boleh ada kepentingan lain di balik pembangunan rel kereta api ini selain untuk kemaslahatan orang banyak.
‘’Tugas DPRD mengawal pembangunan jalur kereta api yang sebenar-benarnya. Jangan memihak. Kalau benar katakan benar. Kalau salah bilang salah,’’ tegas ARA.(riel)
