INFOSULSEL.COM, JAKARTA — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menegaskan penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.
Hal itu ditegaskan Fatmawati saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/03/2023) kemarin.
Di hadapan para City Leader, Fatmawati Rusdi menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance. ”Hal ini memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi,” jelas Fatma.
Mengangkat tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi”, diskusi menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD sebagai narasumber.
Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online. “Jadi, informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.
Fatmawati juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi terus membaik. Begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022. Meningkat 0,46 persen menjadi 83,12 persen. “Bersama Pak Wali Kota Makassar di awal tahun 2021 kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM. Meningkat di angka 83,12 persen pada tahun 2022. Ini di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
Menko Polhukam Mahfud MD menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi. Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. “Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.
Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia. Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, Ke dua pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Ke tiga digitalisasi pemerintahan. (*)
