INFOSULSEL.COM | Dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta banyak pihak.
”Kolaborasi, kerja sama dalam hal pengembangan penguatan tata kelola pemilu di Indonesia. Dibutuhkan untuk peningkatkan kualitas demokrasi.”
Hal ini ditegaskan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, saat menghadiri peringatan “25 Years IFES in Indonesia, Community of Progress Exchange of National and Global Expertise for Advancing Indonesian Democracy”, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Hadir mengikuti kegiatan ini Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos serta para pegiat pemilu di Tanah Air.
Hasyim menyampaikan, perjalanan dan perkembangan pemilu di Indonesia dimulai pascareformasi 1998. Pemilu, lanjut Hasyim pada prosesnya fokus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Pada 2004, penghitungan suara masih menggunakan sistem tabulasi nasional. Pada 2014 sistemnya meningkat dengan penggunaan Sistem Informasi Penghitungan (Situng). Kemudian dilanjutkan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada 2019.
”Pada Situng dan Sirekap ini, KPU mulai mengaplikasikan pendokumentasian formulir plano yang kadang juga digunakan untuk bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Hasyim.
Hasyim menegaskan, terkait kerja Pemilu dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama. ”KPU saat ini sesungguhnya melanjutkan program dari kepemimpinan sebelumnya. Pada titik tertentu hasil capaian di periode terakhir adalah hasil perkembagan kelembagaan KPU,” kata Hasyim.(*/riel)
