Pidato Perdana Pj Gubernur Bahtiar di Paripurna DPRD Terkait 8 Program Prioritas

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel perdana pada, Jumat malam, 15 September 2023. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan 8 Program Prioritas Penjabat Gubernur di hadapan fraksi-fraksi.

Adapun rapat tersebut terkait Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Bacaan Lainnya

Untuk Pilkada, ia menyebutkan, Menteri Dalam Negeri telah menyurati seluruh gubernur, bupati dan wali kota bahwa diperintahkan untuk menyiapkan anggaran 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.

“Saya berterima kasih Pemprov dan DPRD Sulsel telah menyiapkan anggaran Pilkada 2024 sebesar 40 persen sesuai dengan hukum,” sebut Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri. Ini juga sekaligus menjadi landasan mereview anggaran kabupaten dan kota.

Pengendalian inflasi juga jadi perhatian. Pemenuhan kebutuhan 21 jenis bahan pokok masyarakat juga terpengaruh.

“Setiap Senin gubernur, bupati dan wali kota di evaluasi bagaimana ketersedian kebutuhan bahan pokok tersedia di masyarakat,” ucapnya.

Sedangkan penanganan stunting dan kemiskinan, agar pemimpin di Sulsel juga harus memperhatikan penanganan secara kultural dan struktural. Pemerintahan yang baik harus menangani secara serius, baik itu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. “Penanganan kemiskinan secara struktural harus kita selesaikan, melalui program-program yang ada di seluruh OPD,” harapnya.

Sementara terkait kemudahan pelayanan publik dan investasi. Target investasi di Sulsel Rp.14 triliun. Upaya yang dapat dilakukan jika selama ini, kawasan Industri hanya berada di bagian barat Sulsel, sehingga perlu hadir kawasan industri dikembangkan di wilayah yang berada di pantai bagian timur atau Teluk Bone.

“Tentu kita harus ada sinergi program antara pusat dan daerah, ada kebijakan nasional,” pungkasnya.(*)

Pos terkait