Rakersus di Bali Tuai Sorotan, Tri Sulkarnain : Pemborosan Anggaran

Tri Sulkarnain Ahmad salah satu pendatang baru di DPRD Makassar hasil pileg 2024.(DOK)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Khusus (Rakersus) Pemerintah Kota Makassar yang akan dilaksanakan di Bali, menuai kritikan tajam dari Anggota DPRD Makassar. Salah satunya dari Fraksi Mulia, Tri Sulkarnain Ahmad.

Sesuai agenda, Pemkot Makassar akan menggelar Rakersus di Bali pada 7 Februari 2025. Menurut anggota Komisi A DPRD Makassar, ini kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja daerah.

Bacaan Lainnya

Legislator dari Partai Demokrat ini mempertanyakan urgensi penyelenggaraan Rakorsus di luar Makassar. Selain membebani anggaran, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang efektif.

“Ini Pemkot Makassar mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kenapa tidak dilakukan di Makassar  saja,” cetus  Tri Sulkarnain, Kamis (6/2/2025)

Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam pembahasan Rakersus. Hal ini diperlukan agar penyusunan program kerja sesuai dengan Visi Misi Wali Kota terpilih dan RPJMD Kota Makassar, sehingga keberlanjutan pembangunan bisa terjamin.

Tri yang juga Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (MPW PP Sulsel) ini juga menyoroti transparansi keuangan daerah. Salah satunya Termasuk laporan sisa kas dan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023-2024.

Ia menegaskan, serapan anggaran harus diaudit secara terbuka agar publik mengetahui ke mana aliran dana daerah.

“Penting untuk membahas sejauh mana serapan anggaran yang sudah dilakukan dan alasan di balik anggaran yang belum terserap,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus berjalan mulus agar program-program prioritas tidak terhambat. Ia juga mengkritisi Pemkot Makassar yang hingga kini belum memberikan undangan resmi kepada tim transisi Wali Kota terpilih untuk ikut dalam pembahasan anggaran.

“Tim transisi perlu memahami kebijakan dan data keuangan pemerintahan sebelumnya agar bisa menyelaraskan program ke depan. Ini penting untuk memastikan Visi Misi Wali Kota terpilih bisa dijalankan dengan baik,” tambahnya.(riel)

Pos terkait