MASYARAKAT etnis Rohingya tak pernah hidup tenang di Myanmar. Kehidupan mereka terus diusik. Mereka dibantai secara keji. Rumah-rumah mereka dibakar. Banyak wanita muda dan ibu-ibu diperkosa lalu dibunuh. Anak bayi pun ditembaki saat menangis menyaksikan ibunya diperkosa oleh militer. Lalu, apa sesungguhnya yang terjadi terhadap etnis Rohingya? Berikut tulisan bersambung yang disadur dari berbagai sumber oleh INFOSULSEL.COM.
****
INFOSULSEL.COM — SUU Kyi dan Min Aung Hlaing menggelar pertemuan pertama mereka pada Desember 2015, hampir dua tahun lalu itu. Itu adalah pertemuan yang kaya dengan simbolisme.
Selama lebih dari dua dekade militer menindas Aung San Suu Kyi dan NLD setelah mengabaikan kemenangan partai itu pada Pemilihan 1990. kini mereka barus bekerja sama. NLD akan membentuk pemerintah, namun militer, berdasarkan konstitusi, memegang posisi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perbatasan.
Kolaborasi antara dua seteru mungkin adalah hal paling sulit di dunia. Tapi, tahun itu NLD meraup hampir 80 persen suara rakyat. Sebuah capaian historis yang tak bisa dinafikan.
Di sisi lain, militer tetaplah institusi paling kuat di Myanmar, sehingga siapapun yang ingin menggenggam kekuasaan harus bekerja sama dengannya.
Bagaimana militer tidak berkuasa, jika konstitusi Myanmar memberikan seperempat kursi parlemen untuknya, plus satu hak veto konstitusional, dan tiga kementerian bidang keamanan seperti disebut The Guardian di atas.
Dengan posisi militer yang sesungguhnya tetap mencengkeram negeri. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan genosida oleh balatentara Jenderal Min Aung Hlaing terhadap Rohingya?
Terlebih, militer bukannya tak punya kepentingan membasmi Rohingya. Mereka menembaki orang-orang Rohingya dan membakari rumah-rumah di Rakhine karena memang bertujuan membuat Rohingya angkat kaki dari Myanmar.
Laporan Anders Corr dari Forbes menyebutkan, tanah dan ladang peninggalan orang-orang Rohingya yang mengungsi menghindari penindasan tentara, disulap menjadi lahan agribisnis bagi petinggi-petinggi militer Myanmar. Luar biasa kejam dan licik.
Farmaner menggarisbawahi betapa sanksi terhadap Myanmar tidak membedakan targetnya–apakah pemerintah atau militer? Padahal kedua entitas ini terpisah, dan masing-masing memerlukan pendekatan berbeda.
Pada titik ini, ujar Farmaner, amat perlu untuk mendesak Min Aung Hlaing sang Komandan Militer Myanmar. Semisal dengan mengakhiri pelatihan militer untuk tentara Myanmar. Menghentikan pasokan peralatan militer dari perusahaan apapun kepada Myanmar. Menyetop kerja sama bisnis dan kucuran investasi kepada perusahaan milik militer Myanmar, melarang pemberian visa untuk pejabat militer Myanmar, hingga memberikan tekanan diplomatik lebih keras.
Sejauh ini, embargo senjata Uni Eropa terhadap Myanmar seperti berlaku setengah hati. Bagaimana tidak, Min Aung Hlaing justru mengunjungi pabrik senjata di Eropa. Inggris bahkan memberikan pelatihan gratis untuk militer Myanmar.
Embargo seakan hanya sandiwara bila dihadapkan pada realita. Eropa justru menggelar “karpet merah” untuk Min Aung Hlaing dan mengundangnya ke pertemuan penting para komandan militer tahun lalu.
Bagaimana jika itu tak dilakukan? Yang jelas, jangan terhanyut oleh wajah ramah Jenderal Min Aung Hlaing. (Habis)
Penulis : Aril
