INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar, Muzakkir Ali Djamil meminta kegiatan survei indeks kepuasan di setiap SKPD dalam jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dihapuskan.
Hal itu di sampaikan, Muda, sapaanya di depan sejumlah SKPD di ruang Banggar DPRD kota Makassar, Jumat (13/10/2017). Rapat Banggar dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti .
Muda meminta Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang melakukan survei indeks kepuasan di setiap SPKD.
“Biarkan Litbang yang melakukan survei. Berikan pada Litbang yang mengelolah data. Nantinya Litbang sendiriyang merekomendasikan ke SKPD. Nanti biar SKPD yang mengusulkan apa saja kebutuhannya. Mau survei kepuasan tenaga kerja atau lainnya. Jadi terfokus ke Litbang. Itulah ada Litbang,” tegas Muda.
Sementara legislator PAN Makassar, Hasanuddin Leo menyebutkan anggaran survei indeks kepuasan di setiap SKPD tidak masuk akal. Ia meyebutkan anggaran survei tersebut hampir sama jumlahnya di setiap SKPD.
“Rp 50 juta per SKPD. Kalau ditotal 53 SKPD, nilainya sekitar Rp 2,5 Miliar. Jika dana survei ini difokuskan ke Litbang saya kira tidak mencapai 2,5 Miliar. Ini kan pemborosan. Tapi jika difokuskan di Litbang, maka kegiatan survei bisa terkontrol sesuai harapan,” katanya.
Penulis : Wawan
Editor : Aril
