INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan dana Rp 128 Miliar untuk dana pengamanan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Penandatanganan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov, Polda dan Kodam dilakukan Jumat (12/1/2018). Dana keamanan ini akan dicairkan secara bertahap.
Pencairan secara bertahah ini karena ketersediaan dana di rekening kas umum daerah (RKUD) di triwulan pertama belum cukup. “Jadi nanti akan dicairkan sesuai kebutuhan yang sifatnya mendesak,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis.
Selanjutnya, anggaran ini masih akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Sebab, selain Pilgub juga ada Pilkada di 12 Kabupaten/Kota di Sulsel. “Polda dan Kodam tentu sudah mengatur secara teknis terkait itu, ada sharing-nya. Kami tidak masuk ke dalam teknis pelaksanaannya,” katanya.
Pemprov Sulsel berharap, anggaran tersebut bisa digunakan seefektif mungkin. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada jadi berkualitas. “Dana hibah itu bukan untuk dihabiskan. Kalau ada sisa dari penggunaan anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah,” ujarnya.
Untuk membiayai Pilkada 2018, pemprov menyiapkan total anggaran lebih dari Rp600 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk KPU sebesar Rp378 miliar, Bawaslu Rp99 miliar dan khusus pengamanan Rp128 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengemukakan, pengamanan pilkada akan difokuskan di daerah-daerah dimana petahana kembali maju sebagai calon kepala daerah.
“Tentu gejolak itu pasti ada. Tapi sekarang ini semua satuan pengamana baik kepolisian, TNI dan jajarannya sudah mengantisipasi hal-hal itu,” tuturnya.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani menjelaskan dana tersebut akan digunakan sebagai dana operasional dan kontigensi selama tahapan pilkada di 12 kabupaten/kota ditambah Pilgub Sulsel.
Untuk menjamin kelancaran dan mengantisipasi semua gangguan keamanan, dikerahkan 71.578 personel gabungan, baik dari tubuh Polri, TNI, dan instansi terkait. Secara rinci, Dicky menerangkan, jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan 17.457 personel, lainnya 1.750 prajurit TNI, dinmas atau hansip sebanyak 52.371 personel dan instansi lainnya.
“Kami mengerahkan puluhan ribu personel Polri, TNI dan instansi lain untuk mengawal 18.035 TPS yang tersebar di seluruh Sulsel,” ungkapnya.
Pengerahan personel dilakukan secara bertahap pada momen pilkada hingga tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hingga terpilihnya kepala daerah. Langkah itu dilakukan melihat kondisi kerawanan di setiap daerah dan tahapan.
Penulis : Asri Syahril
