INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Abraham Samad menilai sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya yang dimiliki partai politik (parpol) di Indonesia membuat semakin maraknya kepala daerah tersandung kasus korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Abraham kepada awak media usai menjadi pembicara pada Dialog ‘Gini Gitu’ di Makassar Kamis (1/3/2018).
“Ada problem di Partai Politik Indonesia. Mayoritas parpol tidak memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, parpol juga tidak memiliki code of conduct (kode etik),” papar Abraham.
Masalah itu, lanjut mantan Ketua KPK ini membuat praktik-praktik keuangan dalam dunia politik di Indonesia semakin beragam. Termasuk mahar politik yang menjadi buah bibir sekarang ini.
“Seseorang yang ingin dicalonkan menjadi kepala daerah baru bisa mendapatkan dukungan apabila telah membayar atau berjanji melunasi mahar dengan biaya besar,” bebernya.
Abraham mengatakan, seandainya parpol di Indonesia mempunyai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya, maka kasus mahar politik dengan mudah teratasi.
“Kalau parpol punya pertanggungjawaban keuangan maka praktek mahar politik bisa diketahui dan diaudit. Sehingga kader partai tidak leluasa menerapkan mahar politik,” katanya.
Perjanjian mahar politik antara kepala daerah ataupun calon kepala daerah dengan parpol, mendesak munculnya praktik-praktik korupsi untuk melunasi mahar tersebut.
“Kepala daerah mau tidak mau melakukan korupsi untuk melunasi mahar politik tersebut,” katanya.
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat/C
Editor : Asril Syahril
